ANAMBAS,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad terus berupaya mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah di tengah minimnya anggaran.
Ansar mengatakan, APBD Kepri 2024 hanya Rp3,34 triliun dan hanya Rp3,8 triliun yang dapat digunakan secara riil.
Sebesar Rp1,5 triliun dikhususkan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Dan hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” Katanya, Selasa (7/5/2024).
Dari Rp3,8 triliun angaran yang ada, Pemprov Kepri kemudian membaginya lagi dalam bentuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 OPD, bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota.
Disparitas pembangunan di Kepri sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang juga dimiliki kabupaten/kota.
Rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola rata-rata Rp1 triliun APBD. Hanya Kota Batam yang lebih diuntungkan.
Batam dijelaskan Gubernur Kepri memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun. Rp3,3 triliun Dana APBD Kota Batam, dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam.
“Ini ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” ujarnya.
Untuk menghindari Ketimpangan pembangunan antar wilayah, Ansar harus mencari cara untuk menghindari hal itu.
Salah satunya dengan mencari sumber dana di Pemerintah Pusat serta pengoptimalan dana CSR atau tanggung jawab sosial).
“Kita tidak segan menongkrongi kementrian, juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tuturnya.
Upaya itu sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan dilaksanakan di kabupaten/kota di Kepri melalui dana APBN.
Misalnya, tahun lalu Kepri mendapatkan bantuan dana impres sebesar Rp700 miliar. Salah satunya pembangunan jalan Kuala Maras, Jemaja.
Lalu Kepri mendapatkan dana hampir Rp400 miliar dari Kemenhub.
Dari dana itu di antaranya dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja yang menghabiskan anggaran sebesar Rp30 miliar, bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta merevitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna.
Selain itu, Kepri mendapatkan dana senilai Rp60 miliar dalam dua tahun tahapan revitalisasi Pulau Penyengat.
“Alhamdulillah Pulau Penyengat sekarang sudah lebih tertata. Kunjungan wisatawan juga meningkat,” ujar Gubernur.
Ansar menyebut jika APBD Kepri lebih dimanfaatkan untuk pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar.
Selain itu, untuk efisiensi penggunaan anggaran, Ansar menerapkan kebijakan tight money polecy, kebijakan pengetatan ikat pinggang yang pernah diterapkan mantan Presiden RI Soeharto.
“Kita harus berhemat agar agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” sebutnya.
“Kita sama-sama agar APBD Kepri terus membaik. Dan saya berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
