PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan di Gedung Daerah Bali Serindit, Rabu (22/5/2024).
Hariyanto mengatakan, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2023 adalah sebesar 9,36 persen atau sebanyak 25,898 juta jiwa.
“Sedangkan Provinsi Riau sebesar 6,68 persen atau 485,66 ribu jiwa, turun 0,10 persen poin dari Maret 2022 dengan Garis Kemiskinan Rp658.611/kapita/bulan pada Maret tahun 2023,” katanya.
Lanjutnya, dari data tersebut, terdapat 2 daerah dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan provinsi.
Dua daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Kepulauan Meranti 22,98 persen dan Kabupaten Rokan Hulu 9,72 persen.
“Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2022 adalah 2,04 persen. Sedangkan Provinsi Riau sebesar 1,40 persen atau sebanyak 100,33 ribu jiwa,” terangnya.
Dijelaskan Hariyanto, pada tahun 2023 Satgas Data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merilis estimasi angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 1,12 persen, dan untuk Provinsi Riau sebesar 0,67 persen atau 48,73 ribu jiwa.
Dari posisi relatif angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau, masih terdapat 4 Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional dan provinsi. Diantaranya yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Pelalawan.
“Dari data tersebut mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang yang ada di Provinsi Riau, 6 orang diantaranya masih dalam kondisi miskin, dan dari 6 orang miskin terdapat 1 orang miskin ekstrem,” terangnya.
“Hal inilah yang patut menjadi perhatian semua pihak mengingat target angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, dan target jangka panjang nasional angka kemiskinan Nol Persen di tahun 2045,” imbuhnya.
Mantan pejabat Kementerian PU ini pun berharap rakor yang diselenggarakan tersebut dapat memacu kinerja seluruh Pemerintah Daerah terutama yang dikoordinasikan melalui Sekretariat TKPK di masing-masing daerah.
“Mari bersama-sama dengan komitmen yang kuat kita jadikan ini sebagai pengabdian dan kerja bersama sehingga setiap strategi, kebijakan dan program yang dijalankan berdasarkan pada data yang akurat dan diarahkan pada sasaran dan lokus yang tepat,” pungkasnya.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
