PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menambah pagu subsidi bantuan modal usaha sebesar Rp400 juta untuk 100 pelaku UMKM hingga akhir Desember 2024.
Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kepri dan BRK Syariah di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin (16/12/2024).
Ansar menegaskan bahwa program pembiayaan tanpa margin ini menjadi salah satu upaya Pemprov Kepri untuk memastikan UMKM tetap berkembang bahkan naik kelas, terutama pasca-pandemi Covid-19.
Program yang telah berjalan selama tiga tahun ini memungkinkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan hingga Rp40 juta tanpa dikenakan margin, karena subsidi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga disertai pembinaan oleh BRK Syariah dan OPD terkait. Dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, kami memutuskan untuk meningkatkan pagu subsidi agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan manfaat,” katanya.
Selain itu, Ansar menyoroti upaya Pemprov Kepri dalam mendukung ekspor produk UMKM. Salah satunya dengan menyediakan alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar untuk meningkatkan daya tahan produk UMKM.
Langkah ini telah membantu produk UMKM di Batam, seperti makanan kaleng, bertahan hingga lebih dari satu tahun, memungkinkan mereka menembus pasar internasional, termasuk ke Singapura, Johor, Turki, dan negara lainnya.
“Batam saat ini menjadi pilot project karena merupakan kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas ekspor nol pajak. Ke depan, kami akan memperluas program sterilisasi ini ke daerah lain di Kepri,” ujarnya.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto menjelaskan, sejak 2021, pihaknya telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp30,4 miliar kepada pelaku UMKM di Kepri. Dengan tambahan subsidi sebesar Rp400 juta yang baru saja disepakati, estimasi pembiayaan hingga Desember 2024 dapat mencapai Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah baru.
“Penambahan subsidi ini tentu menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM. Kami berharap, melalui kolaborasi ini, UMKM di Kepri semakin maju dan berdaya saing,” ungkap Suharto.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, menambahkan bahwa Sejak 2021, lebih dari 1.398 pelaku UMKM telah menerima manfaat dari program ini.
Program ini juga didukung dengan pelatihan, pendampingan, dan capacity building bagi pelaku UMKM di seluruh kabupaten/kota.
Juga ada rencana intervensi untuk 3.600 pelaku UMKM pada 2025 melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13,5 miliar yang didukung oleh Kementerian UMKM.
“Melalui berbagai upaya ini, kami berharap UMKM di Kepri tidak hanya naik kelas, tetapi juga memiliki orientasi ekspor yang lebih kuat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” tutup Riki.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
