Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin saat meninjau lokasi longsor di Tiban Koperasi, Kota Batam pada Selasa (14/1/2025) siang. F: Sijoritoday.com/Humas DPRD Kepri

BATAM,SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dua periode, Wahyu Wahyudin mendesak Pemko Batam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.

Itu ia sampaikan saat meninjau langsung lokasi longsor di Tiban Koperasi, Kota Batam pada Selasa (14/1/2025) siang.

“Kami mendorong Pemko Batam membentuk BPBD,” katanya.

Wahyu menjelaskan, keberadaan BPBD sangat penting untuk menangani potensi bencana mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca bencana.

Selain itu, belakangan ini, Kota Batam sering diterpa dengan pelbagai bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor.

“Mudah-mudahan di tahun ini segera dapat terbentuk, apalagi dengan adanya kejadian ini menunjukkan perlunya ada BPBD di Kota Batam,” ujarnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri itu menuturkan akan mendorong Pemprov Kepri untuk mendata korban bencana yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota.

Menurutnya, para korban ini perlu mendapat perhatian dari Pemda seperti bantuan pangan hingga sandang.

“Saya akan mendorong Pemprov Kepri untuk menggelontorkan bantuan, jadi bantuan bukan hanya datang dari Pemko Batam,” tuturnya.

Selain bantuan, ia juga meminta agar Pemko Batam dan BP Batam menginventarisir daerah-daerah yang rawan bencana longsor.

Ia juga mengimbau seluruh stakeholder untuk melakukan penanaman kembali dan memasang batu miring di daerah yang rawan longsor.

“Petakan seluruh daerah rawan longsor, yang hutannya gundul lakukan reboisasi dan yang ada potensi longsor segera pasang batu miring,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memastikan bahwa Pemko Batam akan membentuk BPBD di tahun 2025.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana di Batam.

“Terkait badan teknis penanganan bencana sudah ada sejak tahun lalu. Perda terkait OPD baru sudah ada sejak tahun lalu,” ungkapnya.

Amsakar mengatakan, sejak terjadi beberapa bencana beberapa tahun lalu, Pemko Batam sudah melakukan pemekaran OPD, khususnya dalam menangani bencana.

“OPD teknis ini sangat penting. Karena Batam memiliki kecendrungan cuaca ekstrem. Sehingga dibutuhkan OPD teknis yang bertugas melakukan mitigasi penanganan bencana,” katanya.

Saat ini penanggulangan bencana hanya berada di bawah Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Ini dinilai kurang efektif, sehingga diperlukan pemekaran OPD agar dibentuk BPBD Batam.

“Ada beberapa wilayah yang memang rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Batam butuh OPD khusus yang menangani ini. Tujuannya agar hal seperti yang terjadi hari ini bisa kita minimalisir,” jelasnya.

Amsakar menambahkan, tahun ini akan segera dilakukan pengisian terhadap OPD yang sudah dibentuk sejak tahun lalu tersebut.

“Anggaran sudah ada, jadi tinggal ditentukan pejabatnya saja lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah jadi. Sehingga Batam punya BPBD,” tambahnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here