Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau saat meninjau uji coba Fuel Card 5.0 di SPBU Cakrawala Batuampar, Kamis (16 /1/2025). F: istimewa

BATAM,SIJORITODAY.com – Pemerintah Kota Batam menunda penggunaan fuel card yang sebelumnya direncanakan akan mulai diberlakukan pada Maret 2025.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau menyampaikan, penundaan ini untuk merespon keresahan masyarakat.

“Kami memutuskan untuk menunda. Kami tidak ingin polemik terkait Fuel Card ini terus berlarut-larut. Jadi, sementara waktu kami hentikan dulu,” kata Gustian dilansir dari Teras Batam.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai program ini.

“Melihat berbagai tanggapan dari masyarakat dan hasil evaluasi internal, kami sepakat untuk menunda pelaksanaan hingga masyarakat benar-benar memahami tujuan dari Fuel Card 5.0 ini,” jelasnya.

Menurut Gustian, keputusan ini bertujuan meredam kekhawatiran yang berkembang di masyarakat.

Meski program ini telah menarik perhatian pusat dan daerah lain sebagai upaya memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, pihaknya memilih untuk lebih memprioritaskan komunikasi publik.

“Kami ingin masyarakat paham mengapa Fuel Card 5.0 ini penting. Oleh karena itu, fokus kami saat ini adalah sosialisasi agar masyarakat mengetahui manfaatnya,” ujarnya.

Gustian menjelaskan bahwa Fuel Card 5.0 merupakan inovasi kartu kendali BBM bersubsidi yang dirancang untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

Program ini merupakan inisiatif daerah, berbeda dengan program nasional QR MyPertamina yang hanya mencatat jumlah kendaraan pengguna Pertalite.

“QR MyPertamina tidak mengatur pembatasan kuota, sehingga fungsi pengendalian masih kurang optimal. Fuel Card hadir untuk mengurangi kebocoran dan memastikan subsidi BBM digunakan oleh pihak yang berhak,” jelasnya.

Gustian juga berharap melalui sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat program ini.

“Tujuan kami bukan untuk memberatkan masyarakat. Kami ingin memastikan subsidi BBM benar-benar sampai kepada yang berhak,” imbuhnya.

Ke depannya, Disperindag Batam akan lebih memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat dan berfokus pada tahap sosialisasi program sebelum diterapkan.

“Kami ingin masyarakat Batam paham sepenuhnya. Oleh karena itu, sosialisasi adalah prioritas utama kami saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta penggunaan fuel card di Kota Batam segera dihentikan.

Wahyu mengatakan, penggunaan fuel card ini sudah sering dikeluhkan masyarakat karena sudah ada aplikasi Mypertamina.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan penggunaan tarif administrasi sebesar Rp25 ribu.

“Masyarakat juga mengeluhkan keterlambatan dalam proses pengisian BBM jika fuelcard tidak terdeteksi, belum lagi harus mengisi saldo ke Bank yang telah ditunjuk pemerintah,” ujarnya.

Wahyu menegaskan, penggunaan dua sistem pembelian BBM ini juga merepotkan masyarakat.

“Kalau sudah gunakan fuel card, seharusnya tidak perlu gunakan Mypertamina lagi. Merepotkan. Pelayanan itu harus simple,” tegasnya. ***

Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here