ANAMBAS,SIJORITODAY.com – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Mengelar rapat paripurna terkait laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Kamis (8/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD dari Partai Golkar, Riki B.A membacakan Rekomendasi LKPJ, DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawal jalanya pemerintah Daerah agar tetap dalam koridor demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Laporan LKPJ tahun 2024 adalh laporan terakhir yang wajib di sampaikan pada masa jabatan 2021-2025 pada hakitkatnya cita-cita Bupati pada kepemimpinanya tersebut sudah tertuang dalam visi dan misi recana dalam pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026,” katanya.
Rekomendasi ini bukan sekedar catatan administratif.tetapi bentuk pengawasan strategis terhadap capaian visi dan misi pembangunan daerah yang telah di canagkan dalam RPJMD 2021-2026. menjadi laporan LKPJ terakhir dari masa jabatan sebelumnya sehingga sangat krusial,” terangnya
Pansus mencatat adanya penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari RP29,,05 miliar di tahun 2023 menjadi RP28,3 miliar pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 2,58 persen. Target PAD sebesar 39,17 miliar pun belum tercapai. Hal ini perlu menjadi perhatian terus menurut Riki, terutama dalam pengelolaan retribusi daerah dari sektor layanan kesehatan yang dikelola BLUD.
“DPRD secara singkat hari ini menyampaikan serta mengingat kembali sejauh mana pencapaian keberhasilan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD, tahun 2021-2026 khususnya tahun terakhir 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai evaluasi kita bersama salah satunya visi Bupati yaitu membangun sumberdaya manusia yang kompetitif. Sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlah karimah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagai sasarannya adalah meningkatkan kualitas dan akses kesehatan dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Mari kita renungkan sejenak apakah misi pertama ini kiata sebagai penyelenggara pemerintah di daerah sudah dapat memberikan kontribusi yang layak pada masyarakat kita semua, belum tentu masyarakat merasakan smuanya secara merata, untuk itu marilah kita sama-sama mengevaluasi arah dan tujuan pembangunan yang belum terpenuhi,” ujarnya.
“Kami berharap Bupati dan wakil Bupati menindaklanjuti seluruh rekomendasi ini sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, tangguh, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi kepada pihak eksekutif sebagai dasar untuk evaluasi dan penyempurnaan penyelengaraan pemerintah daerah kedepannya,” imbuhnya.
Penulis: Ishak
Editor: Nuel
