BATAM,SIJORITODAY.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pentingnya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kemaritiman, khususnya melalui peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan labuh jangkar.
Nyanyang mengungkapkan, Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Terminal Sekupang.
“Keberadaan titik-titik labuh jangkar ini merupakan potensi besar. Sebagiannya telah dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan sebagian lagi oleh Pemerintah Provinsi melalui BUMD Kepri. Sudah saatnya potensi ini dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah,” katanya, Kamis (24/7/2025) kemarin.
Ia menegaskan, pengelolaan sektor labuh jangkar tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk mempercepat akselerasi potensi investasi kemaritiman.
“Melalui rakor ini, kita perlu menyepakati rencana aksi nyata. Mulai dari penguatan koordinasi antara BUP PT Pelabuhan Kepri dan BP Batam, hingga kolaborasi menyeluruh antar stakeholder maritim, termasuk unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority),” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan hukum dan kelembagaan, termasuk pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta penunjukan PIC (person in charge) dari setiap instansi terkait, guna memperlancar komunikasi dan pelaksanaan SOP di lapangan.
“Tak kalah penting, kita harus merumuskan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, serta menyepakati mekanisme kerja sama antar pihak. Semua langkah ini penting agar potensi penerimaan benar-benar dapat direalisasikan,” tutup Nyanyang.
Sementara itu, Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, menambahkan bahwa optimalisasi sektor labuh jangkar harus berjalan paralel dengan pengembangan sektor maritim lainnya.
Ia menekankan perlunya mempercepat pemanfaatan potensi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan.
Marsetio juga mendorong percepatan realisasi beberapa agenda strategis nasional di Kepri, seperti proyek Rempang Eco City, pengembangan wisata maritim, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak Tanjungpinang, serta eksplorasi dan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi di Natuna.
“Kepulauan Riau harus melihat pengelolaan laut dan kawasan perairannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang nyata,” ujar Marsetio.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan kelembagaan dan konsolidasi peran untuk menjadikan Kepri sebagai pusat kemaritiman nasional yang produktif dan berdaya saing.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
