PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto memastikan pelaksanaan asesmen jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemprov Riau tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Seluruh peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan tes pertama, memasuki seleksi tahap kedua atau tes kompetensi dan penulisan makalah oleh tim Panitia seleksi.
“Asesmen tetap kita jalankan inikan ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap dilaksanakan. Siapapun gubernurnya tetap dilaksanakan,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Selain melanjutkan proses asesmen terhadap 168 peserta seleksi kompetensi bidang atau penulisan makalah, pada tanggal 10-14 November.
SF Hariyanto juga telah menunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk 10 jabatan Kepala OPD yang kosong.
Penunjukan Plt ini disesuaikan dengan kompetensi ataupun kinerja yang telah dijalani oleh Plt.
“Kemarin itu ada beberap OPD yang ditunjuk Plt, ini kan hanya dua bulan. Jadi per dua bulan dan ada yang kosong kita isi. Dan intinya kita memilih yang untuk sebaiknya biarlah Sekretatis tidak mengambil dari kadis yang lain biarlah sekretarisnya, kan cuma dua bulan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan masih adanya dua jabatan yang kosong yakni Kepala Dinas PUPR PKPP yang kepala dinasnya ditahan oleh KPK karena kasus OTT, serta kepala Inspektorat yang di demosi ke eselon III, SF Hariyanto menyampaikan segera akan dibuka proses assementnya. Namun tidak untuk tahun ini tapi di tahun 2026.
“Yah itu kita buka, Insya Allah tetap dilaksanakan tahun depan, ini waktunya pendek anggaran terbatas dan waktu pun terbatas, 2026 kita buka awal,” kata SF Hariyanto.
Untuk diketahui saat ini dari proses asesmen, terdapat sebanyak 168 peserta yang lulus seleksi administrasi asesmen 20 JPTP Pemprov Riau, dan seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat.
Seluruh peserta juga telah mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosial. Setelah diumumkan memenuhi syarat peserta yang menjalani seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Berikut 20 OPD dilingkungan Pemprov yang dibuka, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Lalu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Selanjutnya, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dna Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
