NATUNA,SIJORITODAY.com – Natuna kembali diuji, bukan oleh gelombang laut atau cuaca perbatasan, melainkan oleh sebuah angka besar bernama SiLPA Rp70 miliar yang kini mengguncang kepercayaan publik.
Ketika masyarakat berharap transparansi dan ketenangan di awal masa pemerintahan baru, pernyataan Kepala BPKPD Natuna justru memantik kegelisahan.
Data SiLPA Rp70 miliar yang tercatat resmi di portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI, disebut hanya sebagai “estimasi murni”. Sebuah kalimat yang bagi publik terasa ringan, namun dampaknya terasa berat.
Bagi Amran, salah satu praktisi media di Natuna, angka ini bukan sekadar perbedaan tafsir angka, tapi soal marwah data negara.
“Jika angka di SIKD dianggap sekadar perkiraan, lalu apa arti sistem keuangan nasional yang dibangun dengan anggaran triliunan rupiah?” demikian nada kegelisahan yang ia kemukakan.
SIKD bukan buku catatan pribadi. Ia adalah rujukan resmi negara, menjadi dasar pengambilan kebijakan fiskal, pengawasan anggaran, hingga penilaian kinerja daerah.
Saat angka di dalamnya dipatahkan begitu saja di ruang publik, yang runtuh bukan hanya kredibilitas satu instansi, tetapi kepercayaan masyarakat secara kolektif.
Lebih menyentuh lagi, polemik ini muncul di tengah realitas Natuna yang masih berjibaku dengan persoalan klasik seperti keterbatasan infrastruktur, mahalnya kebutuhan pokok, dan harapan besar akan pengelolaan anggaran yang berpihak pada rakyat perbatasan.
Dalam situasi seperti ini, publik bertanya dengan nada lirih namun tajam:
“Jika data keuangan saja tak pasti, bagaimana nasib pembangunan kami?”
Ia menilai, klarifikasi yang disampaikan Pemkab Natuna justru membuka ruang pertanyaan baru.
Mengapa data yang dilaporkan ke negara berbeda dengan yang dijelaskan ke masyarakat? Di mana letak kehati-hatian perencanaan? Dan siapa yang bertanggung jawab jika angka-angka ini kelak berdampak pada kebijakan?
Ini bukan soal mencari kambing hitam. Ini tentang kejujuran, konsistensi, dan keberanian mengakui kekeliruan. Publik Natuna tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mereka berhak atas kebenaran.
Di tanah perbatasan, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Sekali retak, ia sulit dipulihkan. Dan hari ini, melalui polemik SiLPA Rp70 miliar, masyarakat Natuna sedang menunggu satu hal sederhana namun mendasar, kejelasan yang jujur, bukan angka yang dibelokkan.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
