BINTAN,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) mensosialisasikan aktivitas pengeboran ke warga Pulau Poto, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan.
Wahyu mengatakan, warga sekitar berhak untuk mendapatkan informasi seputar aktivitas pengeboran.
“Warga terdampak juga harus mendapat kompensasi,” katanya melalui saluran seluler, Selasa (24/3/2026).
Wahyu menegaskan, ia mendukung seluruh aktivitas investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kendati demikian, kegiatan ekonomi itu tidak boleh merugikan masyarakat sekitar aktivitas usaha.
“Warga sekitar usaha harus mendapatkan keuntungan dari aktivitas usaha, jangan tersisihkan,” tegasnya.
Dilansir dari Ulasan, puluhan warga Kampung Tenggel menghentikan aktivitas pengeboran di Pulau Poto pada Senin (23/3/2026)
Salah seorang tokoh pemuda Kampung Tenggel, Andi Suratno, menegaskan bahwa aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh pekerja PT BAI berjalan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat setempat.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa pekerjaan pengeboran dilakukan di dua lokasi sekaligus, yakni di wilayah darat dan laut Pulau Poto, sehingga memicu keresahan warga.
“Kita minta pekerja untuk hentikan alat berat yang sedang digunakan,” kata Andi.
Andi menjelaskan bahwa aksi penghentian dilakukan karena warga tidak pernah diajak berdiskusi ataupun menerima sosialisasi terkait proyek tersebut.
Bahkan demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat Kampung Tenggel menolak adanya aktivitas industri di wilayah mereka karena dinilai dapat merugikan warga.
“Karena izin mereka tidak ada. Kami tidak tahu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua RW 003 Kampung Tenggel, Mokhamad Mustakim, mengatakan bahwa situasi saat ini masih dalam suasana Lebaran sehingga warga awalnya hanya bersilaturahmi dengan para pekerja di Pulau Poto.
Namun kemudian, warga justru ingin memastikan secara langsung jenis pekerjaan yang sedang dilakukan di lokasi tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa warga tidak mengizinkan adanya aktivitas proyek apapun sebelum seluruh permasalahan diselesaikan, terutama terkait dokumen AMDAL dan kompensasi bagi masyarakat.
“Setiap kami tanya, pasti ada kompensasi. Tapi, kapan kita tidak tau,” ucap Mokhamad Mustakim.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihak perusahaan telah berjanji akan turun langsung untuk melakukan dialog dengan warga dalam waktu dekat.
“Insya Allah, hari Rabu akan dikabarin ke kita,” terangnya.
Oleh sebab itu, ia berharap agar pihak perusahaan lebih dulu menemui warga dan menyelesaikan seluruh prosedur sebelum memulai aktivitas di lapangan.
“Semua prosedur tolong diselesaikan terlebih dahulu. Jangan bekerja begitu saja, dan tidak ikuti prosedur,” imbuhnya.***
Editor: Nuel
