JAKARTA,SIJORITODAY.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi kemampuan keuangan daerah serta langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan belanja pegawai.
Audiensi yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin langsung Bupati Kepulauan Anambas dan diterima Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Bidang Anggaran, serta Kasubbid Perencanaan Anggaran I.
Kehadiran sejumlah pejabat daerah tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam audiensi itu, Pemkab Anambas memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi sebagai daerah kepulauan, mulai dari keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD), tingginya biaya pelayanan publik akibat kondisi geografis, hingga besarnya kebutuhan belanja pegawai.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Anambas berharap memperoleh arahan, solusi, serta dukungan dari pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas fiskal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain membahas kondisi keuangan daerah, audiensi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penguatan kapasitas fiskal dinilai menjadi faktor penting, tidak hanya untuk memenuhi belanja pegawai, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Pemkab Kepulauan Anambas berharap hasil audiensi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan fiskal daerah, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan program pembangunan dapat terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Alex
Editor: Nuel
