PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama dalam mencegah perkawinan anak dibawah umur serta memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Upaya tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama.
Menurutnya, perlindungan harus dilakukan sejak sebelum perkawinan berlangsung hingga ketika rumah tangga berakhir dengan perceraian.
“Hari ini kita dipertemukan dalam satu ikhtiar penting, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ingin mencegah perkawinan anak sebelum terjadi, sekaligus memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian,” ujarnya di Gedung Daerah Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).
Dijelaskan, urgensi kerja sama tersebut juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 2,78 persen perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di Riau telah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun.
Selain itu, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 9.277 perkara perceraian melalui peradilan agama di Provinsi Riau.
“Angka ini menjadi perhatian kita bersama. Perkawinan anak harus terus kita cegah, karena anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depannya,” jelasnya.
Diungkapkan, pencegahan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia perkawinan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang.
Pendidikan serta kesempatan meraih masa depan yang lebih baik harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan perlindungan anak.
“Atas dasar itulah, Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik dan mendukung kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, tingginya angka perceraian juga menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius.
Pemerintah ingin memastikan bahwa perempuan tetap memperoleh hak-haknya setelah perceraian, sementara anak-anak tidak kehilangan hak atas pengasuhan, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tuanya sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Begitu pula ketika perceraian terjadi. Kita ingin memastikan perempuan memperoleh hak-haknya, dan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya,” jelasnya.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
