Dokumen proyek BKP Provinsi Kepri. Foto : dok

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– – Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri ternyata menggunakan modus baru dalam merampok uang rakyat. Hal tersebut terlihat dari dokument kontrak kerja pengadaan kendaraan operasional di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Kepri, Selasa (02/08).

Berdasarkan Data dokument Kontrak Kerja antara BKP dengan salah satu Perusahaan rental mobil di Tanjungpinang, yang dimiliki sijoritoday, terungkap modus permainan yang dilakukan oleh pimpinan di BKP Kepri adalah melakukan kontrak kerja terhadap pengadaan kendaraan operasional dinas, yang setiap tahunnya diambil dari dana Anggarran Perbelanjaan Daerah (APBD).

Terhitung dari dana APBD Tahun 2015, dan 2016, oknum di BKP Kepri setidaknya telah merugikan keuangan Negara 287.760.000 juta rupiah.

Modus yang dilakukan oleh oknum di BKP Kepri adalah mengeluarkan surat perintah Kerja, dengan salah satu Perusahaan yang bekerja dibidang Rental mobil.

Anehnya dokument dibuat seakan barang-barang yang dipesan itu telah dikerjakan, dan telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD, namun barang yang dipesankan tersebut entah kemana rimbanya.

Barang-barang yang digunakan untuk operasional kantor itu dipindah tangankan, dan sebagian dijual oleh oknum yang berkuasa di BKP Kepri.

Anehnya lagi, dari total anggaran yang hampir mencapai 300 juta itu, Oknum di BKP Kepri sengaja untuk memecakan kedalam tiga item, hal itu agar mempermulus upaya penunjukan langsung terhadap proyek fiktif tersebut.

Hingga kini oknum yang berkuasa di BKP Kepri belum bisa dijumpai terkait dengan upaya perampokan ratusan juta rupiah uang rakyat tersebut.

Beberapa waktu lalu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Ketahanan Pangan Kepri Irawan yang dikonfirmasi terkait persoalan itu mengaku dirinya hanya menandatangani Kontraknya, atas perintah atasan.

“Kalau saya, itu hanya meneken saja. Silakan jumpai pimpinan saja, terkait kemana barang-barang yang dimaksud,”ungkap Irawan beberapa waktu lalu.

Bahkan irawan tidak menampik bahwa mobil yang menjadi kebutuhan operasional kantor itu, entah kemana rimbanya.

“Mobil itu kita pakai sebentar aja, diawal bulan. Sekarang mobilnya gak tahu saya, tanya ke pimpinan aja,”ungkap Irawan.

Meski Irawan juga menggakui bahwa mobil itu telah dibayarkan selama 1 Tahun anggaran dengan APBD 2016.

“Iya kita udah bayar 1 Tahun, tapi mobil itu dipakai sebentar aja, di awal tahun 2016,”ujar Irawan

 

Penulis: eb/red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here