LINGGA, SIJORITODAY.com– Terkait Sejumlah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Lingga, yang akan merampingkan sejumlah SKPD, yang mana semula berjumlah 43, kedepan diperkirakan hanya tinggal 36 Satker atau SKPD saja. Hal itu dilakukan sesuai PP No.18 Tahun 2016.

Riono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga mengatakan, terkait permasalahan tersebut, pihak DPRD sudah membentuk pansus. Namun, yang menjadi persoalan saat ini, yakni semua serba menunggu. Terangnya, menunggu tersebut, dalam arti 19 agustus mendatang, penetapan apa yang menjadi rancangan dari pada portal atau Pemerintah Daerah.

“Sebetulnya kalau pokok materi selaku ketua DPRD saya tidak boleh menyampaikan, ini kan kewenangan pansus. Tapi, intinya kita menterjemahkan PP 18, esensi dari PP 18 itu nanti efesiensi, karna dari gambaran umum itu, dari 43 kita tinggal sekitar 36 Satker atau SKPD, tapi untuk finalisasinya pansus lah yang lebih detail,” ungkapnya, Selasa (16/08).

Riono juga menjelaskan, SOTK tersebut merupakan instruksi mendagri pada 5 agustus kemarin, yang mengharapkan setiap pemerintah kabupaten/kota itu sudah mengesahkan SOTK, paling lambat akhir agustus. Kemudian, konsekusesi berikutnya adalah pembahasan APBD murni 2017 harus menggunkan SOTK yang baru.

“Kita mengatakan hari ini 36 satker, itu masih ada tanggapan, itu tanggal 19 agustus nanti. Makanya, kebetulan, Kamis (18/08), orang ini berangkat (Pansus). Tanggal 19 agustus orang ini langsung ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk dasar penetapan. Dasar penetapan itu baru boleh kita bahas, bahwa pemerintah pusat melalui kemendagri,” terangnya.

“Sesuai dengan kebutuhan daerah. Cuma, ada rangkaian, hari ini SOTK muncul, itu ada panduan. Panduan itu muncul dari awal tahun, ketika Menpan mengeluarkan aplikasi. Aplikasi itu ada dua, dua variabel itu, satu variabel umum, kedua variabel tenis. Dari aplikasi yang dimasuk ini, muncul lah yang sekarang ini,” tambahnya lagi.

Rangkaian cerita SOTK ini masuk, merupakam awal kesepakatan Pemda dengan legislatif, bahwa tahun 2016 ini, pemda merencanakan dalam program prolegda, yang mana program antara legislatif dn eksekutif.

“Jelas ada perubahan. Tetapi saya pikir semua yang ada disini terangkum. Kita pertambangan tidak hilang, karna ada satu sumber daya kita itu, panas bumi. Air panas itu, salah satu unsur yang tak bisa menghilang. Justru yang hilang habis itu kehutanan. Karna kita dianggap tidak punya hutan raya,” tutupnya.

 

Penulis : Wira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here