Paripurna pengesahan tiga ranperda menjadi perda di gedung rapat DPRD Kabupaten Lingga, Rabu (31/08). Foto : Ruzi

LINGGA, SIJORITODAY.com– -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, gelar paripurna pengesahan tiga ranperda menjadi perda di gedung rapat DPRD Lingga, pukul 14.00 Wib Rabu (31/08).

Gabungan komisi DPRD Lingga, Abdul Gani Atan Leman dalam pemaparannya menyampaikan, ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang konservasi sumber daya air, ranperda pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Lingga, serta ranperda organisasi tatakerja perangkat desa.

“Penyusunan perda tentang pembentukan dan perangkat daerah Kabupaten Lingga merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peratutan Pemerintah Nomor. 18 tahun 2016,” terangnya.

Selain itu, terkait Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) disampaikannya, Penentuan nama dinas diurut berdasarkan jumlah skor yang tertinggi. Sementara itu, terkait ranperda organisasi tatakerja perangkat desa ada beberapa catatan dari ranperda tersebut yang perlu diperhatikan.

“Masalah jabatan persyaratan perekrutan perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya agar memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015,” cetusnya

Sementara itu, Bupati Lingga, Alias Wello dalam kesempatan yang sama menyampaikan terimakasih kepada DPRD Lingga atas terselenggaranya kegiatan paripurna pengesahan tiga ranperda menjadi perda tersebut.

“Menyangkut SOTK Lingga merupakan yang pertama di Kepri ini. Saya saat mengikuti rapat kordinasi tentang penanganan konflik sosial karhutla, saya tanya dengan wakil bupati Natuna, Karimun, dan Kota Batam mereka juga belum menyelesaikan SOTK ini, alhamdulillah Lingga yang pertama kali,” pungkasnya.

Dikatakan Alias Wello, pengesahan panperda menjadi perda tersebut merupakan suatu kerja yang luar biasa sekali. Dilakukan secara maraton serta merupakan sinergitas antara legislatif dan eksekutif yang benar-benar tidak pernah lelah dengan kerja-kerja seperti ini.

Ketua DPRD Lingga, Riono ketika dikonfirmasi usai paripurna mengatakan, perda yang telah disahkan tersebut menjadi tanggung jawab bidang hukum untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat seperti perda konservasi sumber daya air yang akan bersentuhan langsung kepada masyarakat.

“Tiga perda telah disahkan dan disetujui DPRD. Nanti akan dibawa ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk SOTK kabupaten Lingga tahun 2017 mengacu pada UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016. Diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah SOTK menjadi Dinas Kebudayaan. Sedangkan Pariwisata digabung dengan Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya tergabung di Disdikpora.

SOTK disepakati Tahun 2017, penggabungan dinas menjadi 7 rumpun urusan pemerintah. Yakni urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Urusan perpustakaan dan kearsipan. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Begitu juga urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transimigrasi, tenaga kerja. Urusan perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruangan, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan.

Urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi pendudukan pencatatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Urusan komunikasi dan informasika, statistik dan persandian.

Rapat paripurna dihadiri Bapati Lingga, Alias Wello, wakil bupati M Nizar, anggota DPRD, perwakilan Polres Lingga, SKPD, Camat, Lurah, Kades, BPD dan dipimpin langsung ketua DPRD Lingga, Riono.
Penulis : Ruzi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here