Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Yatim Mustafa dan sejumlah perwakilan Dosen Serta pegawai UMRAH, Jum'at (2/9). Foto : eb

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– – Kepala dinas pendidikan Provinsi Kepri Yatim Mustafa akhirnya luluh setelah ratusan pegawai dan dosen UMRAH ‘Menggeruduk’ Kantornya. Jum’at (02/08).

Sikap Yatim Mustafa tiba-tiba berubah 180 derajat dibandingkan dengan pernyataan kontroversialnya selama ini yang menyatakan ‘Pokoknya saya tidak mau teken’ dan siap untuk meletakan jabatan bila menandatangani Naskah pemberian dana hibah kepada UMRAH.

Meski ratusan pegawai dan dosen UMRAH tidak dapat bertemu langsung dengan Yatim Mustafa hanya sejumlah perwakilan bertemu dalam sebuah pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup di ruang kepala dinas pendidikan.

Namun usai menggelar pertemuan dengan Yatim Mustafa yang dihadiri Inspektorat, kabiro hukum provinsi Kepri, pihak polresta Tanjungpinang dan kasat pol pp. Para pegawai dan Dosen memutar video yang berisi rekaman pertemuan tertutup tersebut.

Rekaman video pertemuan perwakilan dosen serta pegawai UMRAH dengan Yatim Mustafa kemudian diputar untuk disaksikan bersama di auditorium. Dalam rekaman tersebut terlihat terjadi perdebatan sengit antara pihak inspektorat, kabid Dikti, kepala dinas pendidikan Yatim Mustafa dengan para akademisi dari UMRAH.

Kabid Dikti Muh Dali menyalahkan pihak UMRAH karena mengajukan proposal yang tidak rasional. Mulai dari tunjangan pejabat struktural maupun untuk membayar gaji pegawai dan dosen non ASN di lingkungan Kampus negeri Kepulauan Riau tersebut.

“Ini proposal apa, yang angkanya tidak masuk dalam logika kita. Ini yang tidak bisa kita terima, “Ungkap Dali.

Numun perwakilan dosen dari UMRAH memberikan sejumlah argument atas permasalahan proposal yang dipermasalahkan pihak dinas pendidikan.

“Kalau persoalan proposal nya dinilai oleh dinas pendidikan angkanya tidak masuk akal. Pemerintah punya tim verivikasi dan kenapa Disdik tidak menyurati pihak UMRAH agar dilakukan revisi,” Ungka Winatawira.

Bahkan dikatakan Winatata Wira bahwa pada tahun sebelumnya, BPKP Provinsi menyatakan itu tidak ada masalah.

“Ini negara yang dikelola dengan sebuah sistem administrasi. Pihak provinsi punya tim verivikasi silakan dicoret bilamana beberapa item itu dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Jangan pak Yatim terus melemparkan bola liar tak akan mau meneken meski Jokowi yang perintahkan. Ini negara, pernyataan bapak harus dilakukan sesuai dengan jabatan bapak sebagai pejabat publik. Jika memang tidak ingin tanda tangan silakan buat pernyataan secara tertulis ,”ancam Wira.

Setelah terjadi perdebatan sengit akhirnya Yatim Mustafa berjanji akan menindak lanjuti dengan melaporkan hasil pertemuan ini dengan bapak gubernur mengingat dirinya diminta oleh pak gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Saya tadi diperintahkan oleh pak gubernur untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya minta tak perlu para pegawai dan dosen untuk menjumpai pak gubernur,” pesan yatim pada para perwakilan dosen dan pegawai UMRAH.

Menurut rencana pada hari Senin (05/09) segera melakukan rapat internal dengan pihak provinsi dan juga dihadiri oleh pihak UMRAH.

“Segera hari Senin akan kita carikan solusi terkait persoalan ini, pernyataan saya yang menolak itu hanyalah kepada media.”Ungkap yatim.

Selama ini menurutnya dirinya takut memberikan rekomendasi dikarenakan dirinya merasa trauma karena beberapa kali diperiksa kejaksaan.

“Saya belajar dari pengalaman tidak mau terulang kembali. Senin saya akan menyurati Pihak Kejati untuk memberikan pendapat hukum terhadap proses pencairan ini. Dan Senin juga kita akan lihat formulasi yang tidak bisa menimbulkan potensi hukum,”Ungkapnya.

Penulis : eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here