Lis dan Suparno Salam Komando seusai pengesahaan Perda Perangkat Daerah

Tanjungpinang, SIJORITODAY.com – Rapat Paripurna DPRD kota Tanjungpinang dengan agenda penyampaian akhir pansus persetujuan dan penetapan Ranperda Perangkat Daerah kota Tanjungpinang menjadi Perda tahun 2016,di ruang Rapat DPRD kota Tanjungpinang, Kamis (03/11).

Rapat tersebut langsung dipimpin ketua DPRD kota Tanjungpinang Suparno, didampingi Walikota Tanjungpinang H.Lis Darmansyah serta dihadiri 21 orang oleh anggota DPRD kota Tanjungpinang secara fisik.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) SOTK Hot Asi Silitonga y6ang membacakan pandangan fraksi-fraksi di DPRD kota Tanjungpinang mengatakan bahwasanya semua fraksi menyetujui usulan Ranperda tersebut menjadi Perda, namun pengesahan tersebut disertai dengan beberapa catatan penting.

“Pada umumnya semua fraksi menerima dan menyetujui usulan Ranperda SOTK menjadi Perda, namun ada beberapa catatan dari fraksi-fraksi yang harus diperhatikan Pemerintah kota Tanjungpinang,”kata Hot Asi dalam rapat paripurna.

Fraksi PDIP misalnya, PDIP menekankan penyusunan Struktur Kerja nantinya diisi oleh pejabat yang memiliki kemampuan dibidangnya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara Fraksi Golkar lebih kepada penekanan anggarandan pengurangan struktur perangkat, namunj kaya fungsi. selain itu, juga menekankan agar pemko Tanjungpinang kedepan bisa merealisasikan Pemadam Kebakaran (DAMKAR) menjadi sebuah Dinas, karena Damkar dianggap sangat penting keberadaan nya seiring percepatan pembangunan.

Fraksi-fraksi lainnya yakni Fraksi Demokrat Plus, Hanura Gerindra, PKS dan Fraksi Amanat Pembangunan juga sependapat dengan Fraksi lain, yakni keberadaan Damkar harus diperhatikan sehingga kedepan bisa lebih baik dalam melayani masyarakat ditengah percepatan pembvangunan yang rentan dengan kebakaran.

Kemudian Suparno meminta pendapat kepada anggota DPRD kota Tanjungpinang apakah anggota DPRD kota Tanjungpinang menyetujui Ranperda Perangkat daerah tersebut menjadi Perda, secara serentak para anggota DPRD menyetujui.

Sementara Wali Kota Tanjungpinang H.Lis Darmansyah dalam sambutan nya mengatakan bahwa dengan membandingkan data pejabat perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah pasal 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yaitu berjumlah 59 SOTK dengan 628 jabatan dan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tersebut adalah Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk perangkat daerahnya berjumlah 43 SOTK dengan 626 jabatan.

“Hal tersebut jelas bahwa perhitungan – perhitungan berdasarkan asas-asas yang ada, perhitungan variabel ,pemetaan perhimpunan dan tipeologi dari kondisi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yaitu tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh ,tepat guna, berdaya guna dan tidak terdapat tugas dan fungsi yang dibebankan lebih dari satu perangkat daerah serta tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing),” sebutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here