TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Komisi II dan komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mendatangi Polres Tanjungpinang, Selasa (22/11/2016). Siang pukul 13.00 WIB.

Berdasaran pantauan di Mapolres Tanjungpinang, Mimi Bety selaku Ketua Komisi II, beserta anggota Pepy Candra. Sedangkan dari komisi I hadir Ketua Fraksi PDIP yang merupakan anggota komisi I beserta Rika Adrian.

Usai menggelar pertemuan tertutup diruang Kapolres Tanjungpinang, Ketua Komisi II memi betty mengatakan bahwa kedangatannya merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnya dengan pihak Perbarindo Cabang Tanjungpinang-Bintan.

“Kami dari Komisi II, yang membidangi masalah keuangan, bersama teman-teman komisi I, melakukan audiensi dengan bapak Kapolres, dalam rangka kordinasi terhadap keberadaan sebuah lembaga yang mengimingi masyarakat kota Tanjungpinang, dengan modus bisa melunasi hutang rakyat Indonesia, Baik itu PNS, Polri maupun TNI,”Ungkapnya.

Memi Betty menambahkan, keberadaan UN-SWISSINDO di Kota Tanjungpinang, perlu disikapi oleh semua pihak, mengingat lembaga ini, adalah lembaga yang ilegal, dan mengindikasi melakukan penipuan terhadap Masyarakat kota Tanjungpinang.

“Kita telah mengantongi surat dari OJK, BI yang ditujukan kepada Perbankan. Bahwa apa yang ditawarkan oleh UN-SWISSINDO tersebut merupakan penipuan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan iming-iming itu, karna yang rugi, tentu masyarakat itu sendiri,”Ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi II Pepy Candra mengatakan Pihaknya akan terus melakukan kordinasi sesuai dengan tupoksinya, terhadap perkembangan UN-SWISSINDO.

“Kita akan terus mengawal keberadaan UN-SWISSINDO, mengingat yang akan dirugikan itu, anggota UN-SWISSINDO sendiri, yang tiada lain mereka adalah para nasabah perbankan. Kalau berlindung di UN-SWISSINDO, tentu masyarakat itu akan berurusan hukum dengan perbankan, kan kasian masyarakat itu sendiri,”Ungkap Ketua Partai Demokrat Tanjungpinang ini.

Ia juga berharap, bahwa masyarakat yang telah bergabung dengan UN-SWISSINDO itu, sadar, mengingat didaerah lain, telah banyak kasusnya.

“Di Kaltim itu, ketua UN-SWISSINDO udah jadi tersangka. Bahkan di Kepri sendiri, ada yang sedang dilidik di Polda Kepri, nah saya tidak ingin masyarakat Tanjungpinang menjadi korban, penipuan lembaga tidak jelas ini, kasian kan.”Ungkapnya.

Sementara Agus Jurianto melihat UN-SWISSINDO  ini adalah lembaga apa?, inikan lembaga tidak jelas. Apa yang ditawarkan lembaga ini, tentu tidak dapat diterima dalam logika manusia.

“Masa dengan membayar uang Rp. 2.00.000 menjadi anggota UN-SWISSINDO hutang-hutang kita di Bank di lunasi oleh UN-SWISSINDO, ini kan tidak masuk akal.” ungkap Agus.

Akan ada dampak kedepan, jika masyarakat berlindung di UN-SWISSINDO, baik itu dampak terhadap masyarakat yang menjadi anggota UN-SWISSINDO, maupun dampak terhadap perbankan.

“Udah ada kasusnya ini. Salah satu nasabah di BPR Tanjungpinang-Bintan ini, mereka enggan membayar hutangnya, dengan alasan hutangnya lunas, karna telah menjadi anggota UN-SWISSINDO. Ini berbahaya sekali bagi masyarakat maupun Perbankan sendiri,”Ungkapnya.

Agus berharap, Masyarakat sadar, dan Pihak perbankan terus sadarkan para Nasabahnya, agar tidak terjebak dengan UN-SWISSINDO ini.

Sementara Kapolres Tanjungpinang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Joko Bintoro mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti, apabila adanya laporan dari masyarakat yang telah menjadi korban UN-SWISSINDO tersebut.

“Kita menunggu laporan dari masyarakat, baru bisa kita tindak UN-SWISSINDO. Saat ini kita memberikan arahan kepada babinkantibmas, agar gencar sosialisasi terhadap keberadaan lembaga ini, yang tentunya dapat merugikan kita semua,”ungkapnya.

Joko menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpercaya dengan pihak UN-SWISSINDO.

“Keberadaan UN-SWISSINDO tentu kita monitor, dan saya berharap masyarakat berhati-hati. Kita sangat siap menindak lembaga ini, bilamana ada laporan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam persoalan ini,”tutupnya.

 

Penulis: Eb

2 KOMENTAR

  1. Miris melihat media massa saat ini. Melansir berita sepihak tanpa mengkonfirmasi pihak yang diberitakan. Sejatinya media itu bersikap netral dan menyajikan berita yg berimbang. Anggota DPRD berada dipihak mana sih? Dibalik pengusaha atau rakyat? Oknum anggota DPRD berbicara selaku wakil rakyat atau sbg ketua asosiasi bank? Ayo media tunjukan netralitasmu. Datangi posko relawan Swissindo biar anda tau yang sebenarnya. Jangan hanya menyajikan berita sepihak.

  2. Kalau melihat beringasnya bahasa2 anggota dewan diatas jelasnya memihak pengisaha bank, dan menyudutkan masyarakat, sejatinya mrk anggota dewan jgn terllu cepat sesumbar tapi teliti dl, pelajari hener2 apa dan bagaimana tujuan UNS, apakh ingin membantu rakyat susah atau menipu takyat, sbg anggota dewan harus pelajari dan bantu rakyat yg mrk wakili utk bener2 usaha ini bisa wujud, krn andai wujud mrk dan keluarga mrk jg bahagia bersama, bekerjalah dgn maksimal dan pro rakyatlah krn saudara semua duduk manis krn pilihat rakyat amiiin tksh…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here