TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – “Buruknya” tata kelola di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau pasca penempatan dan pelantikan pejabat OPD Kepri menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut mulai dari pengumuman seleksi terbuka yang tidak sesuai ketentuan, penempatan jabatan yang tidak sesuai persyaratan dan penilaian yang tidak transparan.

Hal ini dijabarkan Ketua DPD AMTI Kepri, Baharuddin Rahman, dia menjelaskan bahwa Ada beberapa fakta yang terjadi dalam penempatan dan pelantikan OPD kepri yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Bahar menilai ada ketidak konsistenan antara pelantikan, surat keputusan dan penugasan.

“Terjadinya juga pengangkatan pejabat yang sama didua jabatan yang berbeda,” ujar Baharuddin.

Sebagaimana Peraturan Menpan RB bahwa pengumuman pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi diwajibkan dilakukan minimal 15 hari kerja, sementara Pemprov Kepri hanya melaksanakannya selama 5 hari kerja yang dimulai pada tanggal 30 Desember 2016 sampai 7 Januari 2017.

“Ketentuan dari MENPAN RB itu sudah sangat jelas bahwa pengumuman itu dilaksanakan minimal 15 hari, ini kok cuma 5 hari aja. Jelas ini merupakan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

 

Selain itu, Bahar mengungkapkan Penilaian seleksi administrasi pun tidak mempertimbangkan persyaratan administrasi, sehingga beberapa pejabat yang tidak memenuhi syarat justru diluluskan.

“Selain bertentangan dengan ketentuan, maka seyogyanya pejabat pejabat tersebut pun seharusnya dibatalkan,” lanjut Bahar.

Lanjut Bahar, Hal ini telah menciptakan diskriminasi dalam seleksi, sebab ada pelamar JPT yang seharusnya lulus tetapi tidak lulus dan seharusnya tidak lulus tetapi justru diluluskan.

“Pemerintah Provinsi Kepri saat ini sudah memasuki ambang “gawat darurat”, penempatan OPD nya banyak bermasalah, pengisian jabatan wakil gubernur gak kelar kelar bahkan juga bermasalah karena tidak sesuai dengan Perundang Undangan yang berlaku, Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pun tidak saling sinergis, APBD Kepri 2017 selain mengalami keterlambatan juga bermasalah sebab ada ratusan milyar yang masuk zona “terlarang” untuk di anggarkan,” terang Baharuddin.

Diketahui, DPD AMTI Kepri yang beberapa waktu yang lalu melaporkan berbagai permasalahan di Provinsi Kepri ke Pemerintah Pusat, meminta Pemerintah Pusat memberikan atensi serius terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Provinsi ini.

“Pemerintah Pusat harus melihat persoalan Kepri ini sebagai persoalan serius, tidak hanya sebatas kunjungan kerja saja di Kepri tetapi mereka juga harus tau ada beberapa masalah yang secara tidak langsung dapat berdampak pada kinerja tata kelola pemerintahan di provinsi ini. Kalau tata kelola pemerintahan nya kacau ya tentu akan berdampak pada hasil nya juga, oleh karena itu jangan dianggap hal ini merupakan persoalan sepele” tutup bahar.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here