TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – Terkait Pemberlakuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau (Pergub) nomor 6 tahun 2017 tentang penerapan disiplin jam kerja bagi PNS dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri pada tanggal 1 Mei mendatang mendapat penilaian dari Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Pejabat Eselon IV itu tidak lain yaitu Irwan Pangabean, ST.MH yang sekarang ini menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Menurutnya, keberadaan Finger Print yang di lakukan oleh Gubernur Kepri dan Sekda Provinsi Kepri sangat lah belum tepat dan bermanfaat bagi ASN maupun pegawai Honor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini karena menimbang Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aplikasi yang belum sempurna.

“Adanya program mudarat yang bernama Finger Print menjadikan budaya baru bagi pegawai ASN maupun Pegawai Honor dimana semangat mental nya berorientasi pada absen jempol. Sehingga banyak pegawai yang hanya mengejar absen pagi jam 8 lalu menghilang dan kembali lagi untuk absen sore hari nya pada pukul 16.00 wib,” ungkap Irwan.

Namun, terkait Surat Edaran dari Sekda Provinsi Kepulauan Riau yang hanya menunda untuk pemotongan uang makan. Menurut Irwan, sangat tidak relevan dengan kondisi dari pengadaan Finger Print yang program nya jauh dari sempurna.

“Banyak pegawai yang komplen karena setiap hari absen Finger Print kehadiran, namun pada data rekapan perbulan tercatat TMK alias Tidak Masuk Kerja,” ujarnya.

Hal ini, kata Irwan, tentu tidak singkron nya data tersebut membuat pegawai baik ASN maupun Pegawai Honor sampai saat ini tidak terima gaji.

“Dimana hati nurani para pembesar pembuat kebijakan Finger Print mudarat ini. Banyak pegawai yg tidak bisa beli susu anak dan belanja untuk keluarga nya. Mana yg katanya Konektifiti hati??? Sebenarnya apa sih niat mereka???? Serius pingin membangun Negeri ini atau hanya sekedar ingin buat sensasi bahwa mereka beda dengan masa lalu,” tanya Irwan.

Lanjut Irwan, meskipun hampir semua yang dilakukan belum jelas kebenaran nya. Namun, Irwan pernah meminta kepada Sekda Kepri agar penundaan pemotongan bukan hanya uang makan saja tetapi tunjangan lainnya juga ditunda.

“Sangat perlu di revisi kembali sampai sudah siap semua baik SDM maupun Aplikasi Finger Print tersebut. Ingat kalau hampir seluruh pegawai sudah mengeluh dan menyumpah maka akan binasa akibat nya,” tukasnya.

Sambung Irwan, jika Pergub tersebut tidak juga di evaluasi atau di cabut dirinya bersama salah seorang ASN Pemprov Kepri bernama Sumantri Ardi,ST, MH akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

“Saya akan gugat sama Sumantri jika tidak di evaluasi atau dicabut Pergub tersebut, saya tidak main-main meskipun jabatan yang menjadi taruhannya, ini menyangkut banyak ASN,” tutupnya.

Sebelumnya, hal senada disampaikan  Sumantri Ardi bahwa banyak ASN menolak untuk dipangkas tunjangan dan uang makan karena tidak melakukan Finger Print. Padahal mereka mengklaim sedang melakukan dinas luar.

“Meskipun jabatan yang menjadi taruhan, Saya dan Irwan tidak akan gentar akan menggugat Gubernur Kepri ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tukasnya.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here