TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tanjungpinang, Suparno dan Wakil Ketua l, Ade Angga. Disaksikan Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul serta 24 anggota DPRD Tanjungpinang, dan SKPD yang hadir, Jumat (04/08/2017) diruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H.Syahrul mengatakan, terhadap laporan akhir Pansus tersebut disampaikan sebagaimana pidato nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2016.

“Secara keseluruhan target pendapatan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1.047.234.876.955. Dari target tersebut terdapat realisasi Rp 948.661.599.246,15 atau sekitar 90,59 persen,” kata Syahrul, dalam sambutannya.

Khusus untuk pendapatan asli daerah, realisasi sebesar Rp 126.045.740.738,15 atau sekitar 105,93 persen dari jumlah yang ditargetkan. Sektor pajak daerah masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

“Dari anggaran belanja sebesar Rp 1.036.642.825.959. Secara rata-rata anggaran belanja yang dianggarkan sudah terserap pada 95 SKPD. Silpa Tanjungpinang berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp 18.053.315.081,40,” ujarnya.

Disampaikannya, penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Dewan serta khususnya Pansus yang telah melakukan pembahasan, evaluasi dan rekomendasi.

“Hasil Pansus memberikan kontribusi nyata bagi Pemkot Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah terutama didalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Dengan ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016. Tentunya bukanlah akhir dari tanggungjawab dalam melakukan pengelolaan keuangan. Hal ini merupakan awal dari langkah penyusunan penyampaian Ranperda APBD Perubahan tahun 2017.

“Untuk itu kami minta, seluruh institusi yang berkontribusi untuk dapat menyampaikan Ranperda APBD Perubahan 2017, sehingga penetapan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kerangka waktu yang disusun di dalam pedoman RKA APBD tahun 2017,” pintanya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here