TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Organisasi Kemasyarakatan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Indonesia Bersatu (Pekat-IB) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menganggap kuasa Hukum Gubernur Kepri, Andi Muhammad Asrun dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tidak patuh dengan hukum. Pekat-IB Provinsi Kepri ini menilai pihak tergugat (Gubenur Kepri) main-main dalam gugatan kekosongan Wakil Gubernur yang sudah setahun lebih.

Hal ini di sampaikan oleh Ketua OKK DPW Pekat IB Provinsi Kepri, Doni Yarzal saat jumpa pers di salah satu hotel di Kota Tanjungpinang, Rabu (16/8).

Ia menyampaikan, Selasa 16 Agustus 2017 sebenarnya sidang lanjutan mediasi antara Pekat IB sebagai penggugat dan Gubernur Kepri sebagai tergugat.

Namun, ia menyayangkan sikap pihak Gubernur Kepri yang tidak kooperatif dalam kasus gugatan atas kekosongan Wakil Gubernur Kepri.

“Pihak kami sangat menyayangkan sikap dari pihak Gubernur yang tidak kooperatif yang lagi-lagi tidak menghadiri sidang mediasi gugatan ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihak tergugat tidak hadir beralasan sedang sakit dan sedang di rawat, namun Wakil Ketua DPW Pekat-IB, Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Doni menanyakan etika pihak Gubernur yang di tidak menghargai pihak penggugat.

“Pihak tergugat cuman mengabari lewat telepon seluler melalui panitera Pengadilan Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa Pekat IB tidak akan mundur dari gugatan yang sudah di layangkan tersebut dan meminta agar Gubernur Kepri menghargai untuk menyelesaikan gugatan tersebut.

“Kami tegaskan kami tidak akan mundur dari gugatan kami. Kami cuma ingin pihak tergugat segera sama-sama menyelesaikan perkara ini agar tidak berkepanjangan dan berlarut-larut”. pungkasnya.

Sementara, Wakil ketua DPW Bidang Informasi dan Komunikasi, Suaib mempertanyakan Sikap kuasa hukum Gubernur yang tidak menghadiri mediasi tersebut.

“Ini luar biasa, kuasa Hukum tergugat menyampaikan keterangan sakit, cukup dengan telfon kepada panitera. Sebagai masyarakat awam sikap Gubernur melalui Kuasa hukumnya kami pertanyakan,” ungkapnya.

“Patut diduga bahwasannya Gubernur memiliki keinginan untuk memimpin Provinsi Kepri ini tanpa seorang wakil.  sebab dari awal memang Kuasa hukum  gubernur tidak memiliki etikad baik dalam persoalan ini,” tambahnya.

Objek yang ingin Pekat-IB mohonkan, kata Suaib, adalah bagaimana Kepri ini ada Wakil Gubernur,  agar efektivitas pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

“Coba lihat, ekonomi Kepri sekarang terus memburuk. itu menjadi persoalan juga ini imbas dari kekosongan wagub itu, yang secara tidak langsung kita rasakan,” ungkapnya.

Suaib menegaskan, Jika pada mediasi berikutnya Kuasa Hukum Gubernur tidak Hadir,  maka langkah tegas akan diambil oleh Pekat IB,  termasuk akan melakukan Gebrakan dikantor Gubernur bahkan hingga Ke Kemendagri.

Penulis: red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here