Dra. Siti Sarwenda didampingi dua Fraksi PAN di DPRD Tanjungpinang saat menyerahkan daging sapi ke masyarakat, foto: Akok

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Konflik di internal Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjungpinang masih terus bergulir. Adanya dualisme antara pengurus lama dan pengurus baru di PAN Tanjungpinang.

Pengurus baru yakni H. Darma Setiawan yang menakhodai DPD PAN Tanjungpinang. Namun, dua fraksi PAN DPRD Tanjungpinang menolak masuk ke pengurusan baru H. Darma karena pada Musda PAN yang beberapa waktu lalu digelar, dua Fraksi ini menilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Hal ini mendapat tanggapan dari Fraksi PAN di DPR Republik Indonesia dapil Kepri yakni Dra. Siti Sarwenda. Secara pribadi maupun lembaga, dia tidak ingin adanya konflik-konflik yang terjadi di internal PAN Tanjungpinang.

“Tidak ada kubu-kubuan, Memang H. Darma tidak mengambil semua pengurus lama dan yang lama itu tidak dilibatkan, namun ini tetap 1 pengurusan,” paparnya.

Disinggung PAN ber Qurban di Tanjungpinang, Siti Sarwenda menanggapi bahwa tidak menjadi masalah meskipun H. Darma tidak hadir pada penyembelihan dua ekor sapi yang dilaksanakan Fraksi PAN tersebut.

“Ya mungkin mereka berqurban juga DPD PAN Tanjungpinang, inikan berqurban dari tiga Fraksi PAN,” ujarnya, seusai penyembelihan hewan Qurban yang dilaksanakan dua Fraksi PAN DPRD Tanjungpinang, di kilometer 8 atas, Tanjungpinang, Kepri, Minggu (03/09/2017).

Meskipun dinilai tidak sesuai AD/ART terpilihnya H. Darma, Siti Sarwenda mengatakan, perdebatan terkait AD/ART tidak akan ada habisnya, selagi H. Darma bertanggung jawab dan mengerti Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)nya, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Dirinya juga mengakui H. Darma sebagai Ketua DPD PAN Tanjungpinang.

“Siapa yang mau ambil suatu jabatan dia harus bertanggungjawab atas jabatannya, yang penting setelah menjabat apa yang akan dilakukan, biar masyarakat yang menilai,” ucapnya.

Dia menegaskan, jabatan adalah suatu amanah yang perlu kehati-hatian dalam mengembannya, karena kewajiban di sebuah jabatan harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai tupoksinya.

“Saya pikir masyarakat lah yang menilai, mau dia jadi camat, lurah, bahkan Presiden sekalipun, itu adalah amanah dan titipan yang harus dijalankan sesuai tupoksinya,” cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, DPD PAN Tanjungpinang pada saat Musyawarah Daerah (Musda) yang beberapa waktu digelar telah memutuskan H. Darma Setiawan sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Kota Tanjungpinang. Namun keputusan H.Darma Setiawan sebagai Ketua DPD PAN Tanjungpinang dianggap tidak sesuai AD/ART sesuai yang disampaikan kedua Fraksi PAN di DPRD Tanjungpinang tersebut.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here