Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2018 antara Pemko dan DPRD Kota Tanjungpinang. (poto: Beres)

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com- –
Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati jumlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 sebesar Rp817,22 miliar, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (17/11/2017).

Sedikitnya ada tujuh sasaran yang ingin dicapai melalui program-program kerja daerah Kota Tanjungpinang untuk Tahun 2018, diantaranya Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan SDM, Pengembangn bidang pendidikan, Pengembangan bidang kesehatan, Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, Pengembangan pariwisata dan budaya daerah yang baik, Pengembangan perdagangan dan potensi perikanan berdasarkan karekteristik daerah serta pengembangan sarana dan prasarana.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul menyampaikan, KUA dan PPAS tersebut disusun telah melalui pertimbangan yang memperhatikan kondisi ekonomi makro dan sosial budaya masyarakat Tanjungpinang.

Rancangan APBD tahun 2018, sebesar Rp817,22 miliar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 146,23 miliar dan Belanja daerah sebesar Rp 817,22 miliar.

“Adapun PAD tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 68,70 miliar, hasil retribusi daerah sebesar Rp 6,54 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3,66 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 67,32 miliar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Syahrul, dana perimbangan sebesar Rp 611,60 miliar yang terdiri dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 49,06 milyar, dana alokasi umum sebesar Rp 457,91 miliar, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 47,25 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 59,38 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemko lainnya sebesar Rp 59,38 miliar.

Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 382,30 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 434,91 miliar yang diperuntukkan sebagai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

“Adapun belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 356,62 miliar, belanja subsidi nol, belanja hibah sebesar Rp 20,00 miliar, belanja bantuan sosail sebesar Rp 2,71 miliar, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp 1,96 miliar serta belanja tidak terduga sebesar Rp 1,00 miliar,” tambahnya.

Syahrul menjabarkan, untuk komposisi tahun anggaran 2018 ini ditetapkan proporsi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 53,22 persen dan Belanja Tidak Langaung (BTL) sebesar Rp 46,78 persen. “Kami sangat bersyukur pembahasan rancangan KUA serya PPAS tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan dengan kemitraan dan komitmen yang tinggi antara Pemerintah daerah dan DPRD Kota Tanjungpinang,” tuturnya lagi.

Hal penganggaran tersebut disusun dan dibuat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan tugas.

Penulis; beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here