TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Apakah mahar politik adalah uang yang harus disediakan oleh calon kepada partai pengusung agar perjalanan mengikuti Pesta Demokrasi si calon mendapatkan tiket menuju Komisi Pemilihan Umum (KPU) ?

Seorang Pengamat Politik di Tanjungpinang, Endri Sanopaka menjelaskan, karena setiap calon pasti akan ditanyakan oleh partai pengusung tentang kesiapan biaya politiknya jika nanti diusung. Tentunya, partai politik tidak akan berani mengusung begitu saja, jika calonnya tidak siap dengan biaya politik yang harus disediakan dan dikeluarkan.

“Angka nominalnya bervariasi, kadang-kadang angka nominal yang muncul itu dianggap sebagai mahar politik. Padahal, itu kan bisa saja komitmen calon kepada partai pengusung untuk kelangsungan proses pencalonan,” sebut Endri, kepada SIJORITODAY.com, Sabtu (20/01/2018).

Memang, biaya politik untuk mengikuti pesta demokrasi terkadang dianggap sebagai mahar politik. Namun, sangat tidak mungkin jika calon yang diusung tanpa persiapan biaya politik.

“Calon tentunya ada biaya kampanye, atau biaya saksi,¬† biaya survey dan biaya2 lainnya. Jadi gak mungkin pasangan calon itu tanpa persiapan biaya politik,” ungkapnya.

Untuk di Tanjungpinang Endri melihat, sepertinya biaya politik itu juga menjadi komitmen dari pasangan calon yang tentunya besarannya tergantung komitmen yang sudah dikomunikasikan dengan DPP Partai politik untuk kemudian rekomendasi dikeluarkan.

Hanya saja, biaya politik yang dianggap mahar tersebut, menurutnya, bukan berarti syarat mutlak untuk calon direkomendasikan.

“Pilkada serentak ini kan juga akan berlanjut pada Pemilu dan Pilpres, jadi bisa saja komitmen dari pasangan calon yang dituntut oleh partai pengusung adalah jika pasangan terpilih dapat membantu biaya politik dalam rangka perolehan kursi DPRD Kota Tanjungpinang,” ucap Endri.

Endri memandang, bahwa mahar politik ataupun money politik itu seperti “Kentut”, ada baunya tapi tidak bisa ditemukan siapa yang melakukannya. Seperti contoh, isu yang sekarang berkembang, menjadi sulit untuk dijangkau dengan undang-undang atau oleh penyelenggara pemilu.

Saat ini, katanya, perangkat peraturan yang ada hanya membatasi besaran dana kampanye yang disumbangkan oleh individu atau korporasi saja dan ketentuan tentang kewajiban melaporkan dana kampanye.

Sedangkan pasangan calon akan membentuk Tim Pemenangan diluar Tim Kampanye yang resmi dilaporkan.

“Jadi masalah money politik ini sebenarnya menjadi persoalan etis, dimana semua tergantung dari masyarakat kita sendiri. Biaya politik yang begitu besar baik itu tuntutan dari partai politik ataupun konstituen ini yang kelak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak lagi berkomitmen pada kepentingan melayani. Tentunya dapat membuat cenderung untuk kepentingan mempertahankan kekuasaannya dengan cara memupuk kapital untuk kelangsungan kekuasaannya,” tutupnya.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here