TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – APBD Provinsi tahun anggaran 2019 bakal turun dibandingkan APBD 2018. Penurunan diperkirakan lebih dari Rp 200 miliar. Sekda Provinsi Kepri, H.T.S. Arif Fadillah, M.Si menyebut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 3,3 triliun.

“KUA PPAS sudah proses pembahasan antara eksekutif dan legislative. Tanggal 25 (Oktober) Bapak Gubernur akan menandatangani MoU dengan DPRD,” ujar Sekda usai membuka Musbaqah Tilawatil Qur’an KORPRI Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2018 di Aula Wan Seri Beni, Jumat (19/10).

Untuk sementara anggaran yang dibahas sekitar Rp 3,3 triliun. Turun dari APBD 2018 yang sebesar Rp 3,594 triliun. Penurunan itu disebabkan dana perimbangan pusat yang berkurang. Namun bukan tidak mungkin selama pembahasan anggaran tersebut akan bertambah.

Berkurangnya proyeksi anggaran tahun 2019 berdampak pada anggaran di OPD (organisasi perangkat daerah). Hal tersebut dikarenakan Pemprov Kepri harus melunasi sejumlah kegiatan yang masih tunda bayar pada 2018 ini.

“Sebenarnya sama dengan tahun dulu. Tapi tahun dulu kita membuat angka tinggi tapi tidak sampai. Sekarang sesuai dengan real. Kalau kita bikin tinggi seperti tahun kemaren jadinya defisit. APBD turun, menyelesaikan defisit kurang bayar ada beberapa ratus miliar dari kegiatan 2018 yang harus dilunasi 2019,” jelas Sekda.

Pada tahun 2019 mendatang, Pemprov harus mengikuti saran presiden dalam menyusun anggaran. Disamping amanah undang undang mewajibkan 20 persen pembiayaan untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan, pemerintah pusat mewajibkan 23 persen anggaran untuk infrastruktur.

“APBD harus disesuaikan dengan arahan dari pusat. Termasuk 23 persen untuk pembiayaan infrastruktur. Baru diikuti kegiatan lain,” sebut Sekda.

(Red/Hum)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here