BATAM, SIJORITODAY.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam kembali di laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Kali ini giliran Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang melapor.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Mappilu PWI Kepri ini langsung dinyatakan lolos verifikasi materiil dan dinyatakan dilanjutkan ke tahapan sidang dengan nomor 306-P/L-DKPP/IX/2019 dengan teradu yakni Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, M Sidik dan Muliadi Evendi selaku komisioner KPU Batam.

Sekretaris Mappilu PWI Kepri Jamil mengungkapkan, laporan ini berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Mappilu sebagai salah satu lembaga pemantau resmi yang terakreditasi Bawaslu RI.

Mappilu PWI Kepri menilai KPU Batam telah melakukan dugaan pelanggaran kode etik berat salah satunya adalah dugaan memindahkan suara caleg Partai AManat Nasional (PAN) di daerah pemilihan (dapil) 4 (Batamkota, Lubukbaja, Batuampar dan Bengkong) atas nama Nursyafriadi ke caleg PAN lainnya yakni H Syamsuri.

Dugaan pemindahan suara ini menurut Jamil tanpa dasar apalagi berdasarkan tahapan rekapituliasi dan pleno di tingkat kelurahan (PPS), tingkat kecamatan (PPK) ternyata suara yang dipindahkan oleh KPU Batam di pleno tingkat KPU Batam itu adalah milik Nursyafriadi.

“Ini diperkuat dengan hasil pleno di tingkat KPU Propinsi Kepri yang mana suara caleg Nursyrafriadi itu akhirnya dikembalikan,” ujar Jamil, Kamis (19/9/2019).

Menurut Jamil, KPU Batam diduga memiliki niat untuk meloloskan H Syamsuri sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak dan terpilih dari PAN di dapil 4.

“Padahal dalam hitungan ternyata ada caleg lain yang suaranya lebih tinggi. Dan jika suara Nursyafriadi itu tidak dikembalikan berdasarkan pleno dan hasil form DC-1 maka caleg terpilih akan gagal menjadi anggota DPRD Kepri,” ujar Jamil.

Ironisnya menurut Jamil, dugaan pemindahan suara di pleno KPU Batam itu tidak disertai dengan berita acara sebagaimana peraturan KPU dan ini melanggar kode etik bahkan Undang-Undang Pemilu.

Selain dugaan pemindahan suara caleg PAN secara ilegal, Mappilu PWI Kepri juga melaporkan KPU Batam atas dugaan pelanggaran kode etik berupa ketidakprofesionalan mereka selama Pemilu yakni keterlambatan distribusi logistik, molornya pleno dan lainnya sesuai hasil pantauan. Pihak KPU Batam dalam hal ini belum berhasil dikonfirmasi.

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here