TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Vicky Bahtiar sangat menyesalkan pernyataan Ketua DPRD Tanjungpinang Sementara, Agus Djurianto di salah satu media online yang menyatakan bahwa kehadiran beberapa anggota DPRD pada pertemuan di Kantor Lurah Tanjung unggat yang mengisyaratkan harus mendapat ijin dari pimpinan DPRD.

“Pernyataan itu sepertinya ketua semantara tidak memahami tugas dari anggota DPRD baik dan kewajiban anggota DPRD,Di dalam peraturan DPRD no 3 tahum 2018 tidak mengatur bahwa jika anggota turun ke masyarakat harus melapor dan mendapat izin dari pimpinan,harusnya beliau juga membaca peraturan diatasnya yaitu UUD MD3 ataupun PP yang masih berlaku,” tegas Vicky Bahtiar.

Vicky menjelaskan, agar diketahui hak dan kewajiban anggota DPRD Tanjungpinang melekat pada saat dilantik sebagai anggota DPRD yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Itu adalah kewajiban DPRD berdasarkan konstitusi.

“Sehingga siapapun tidak boleh membatasi,” kata Vicky.

“Pertanyaan saya, pimpinan DPRD yang sebagai koordinator anggota DPRD apakah boleh membatasi anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan UU, pastinya tidak, karena pimpinan maupun anggota adalah sesama politisi yang bersaing pada saat pemilu dan penuh dengan konflik kepentingan atau conflict of interest. Saya dan Agus Djurianto berjuang di daerah pemilihan yang sama, jadi dia juga tidak berhak menghalang- halangi tugas dan kewajiban kami yang sudah diatur Di peraturan perundang-undangan. Apalagi menyatakan kegiatan kami itu illegal,” tegas Anggota DPRD termuda ini, Jumat (27/09/2019).

Vicky juga menyarankan, agar Ketua DPRD Sementara, Agus Djuarianto menarik ucapannya agar tidak mencoreng institusi DPRD Kota Tanjungpinang yang selama ini sudah baik di masyarakat.

Merujuk kepada Undang-undang MD3, paragraf 2 tentang kewajiban anggota pasal 373 anggota DPRD kota/kabupaten berkewajiban :

(a). Memegang teguh dan mengamalkan pancasila.
(b). Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
(c). Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(d). Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
(e). Memperjuangkan peningkatan kesehatan rakyat.
(f). Menaati prinsip demokrasi dalam penyelengaraan pemerintah daerah.
(g). Menaati tata tertib dan kode etik.
(h). Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelengaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(i). Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
(j). Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
(k). Memberikan pertanggungjawab secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihan.

Dihubungi terpisah, Ketua sementara DPRD Tanjungpinang, Agus Djuarianto mengatakan, secara mekanisme DPRD ada aturan yang mengatur. Dewan disebut tidak boleh sendiri-sendiri dalam mengambil langkah.

“Tapi diatur dalam tatib, semua diatur disitu,” kata dia.

Agus juga mengatakan, akan mengambil alih dan langkah seperti apanya. Pertemuan tersebut ia sebut ilegal.

“Itu salah gak boleh, Ilegal lah macam mana gak ilegal,” ungkapnya.

Terkait UU MD3 yang mengatur kewajiban DPRD kota/kabupaten menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Agus membenarkan Undang-undang tersebut.

“Betul, tapi harus paham, kami kan lagi masa transisi untuk membentuk Ketua Definitif. Secara otomatis alat-alat kelengkapan dewan ini kan belum bisa diketok dari Ketua Dewan sementara,” ujarnya.

Disebut sebagai pembina organisasi IPGM, Agus membenarkan, sebab secara otomatis IPGM itu penasihatnya adalah Wali Kota Tanjungpinang dan pembinannya pimpinan DPRD.

Terkait mekanisme yang dilakukan IPGM dalam pemilihan Ketua RT 01/RW 01 Gudang Minyak, Agus juga menjelaskan bahwasanya itu telah dikeluarkan SK Lurah Tanjung Unggat.

“Lurah sudah keluarkan SKnya, terus tiba-tiba anggota dewan mengintruksikan Lurah membuat undangan ke warga untuk rapat, kan tak benar ini,” katanya.

Diketahui, puluhan warga kampung Gudang Minyak RT 01/RW 01 menjerit karena tidak terlibat dalam pemilihan Ketua RT di daerahnya. Aspirasi puluhan warga meminta Lurah Tanjung Unggat melakukan pemilihan Ketua RT 01 yang benar dilakukan.

Puluhan Warga yang kontra mengikuti tiga kali mediasi oleh Lurah Tanjung Unggat. Mediasi pertama dihadiri oleh pihak Panitia Pemilihan dari organisasi Ikatan Pemuda Gudang Minyak (IPGM), namun mediasi kedua dan ketiga pihak panitia tidak menghadirinya meskipun telah diundang oleh Lurah.

Jeritan warga itu ternyata mendapat perhatian serius oleh sejumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang Ashadi Selayar, Vicky Bahtiar dan Surya Admaja. Respon ketiga dewan tersebut langsung mengadakan pertemuan musyawarah oleh Lurah setempat dengan warga RT 01.

Dari pertemuan musyawarah itu, mereka menampung aspirasi warga secara langsung sekaligus mengecek administrasi pelantikan Ketua RT 01 tersebut. Bahkan meminta tanggapan Lurah Tanjung Unggat. Berdasarkan fakta-fakta yang dilihat dan didengar dari tiga dewan tersebut, akhirnya mereka pun merekomendasikan Lurah Tanjung Unggat agar melakukan pemilihan ulang terhadap Ketua RT 01 karena mekanisme yang dilalui dinilai cacat prosudur.

(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here