Calon petahana Apri Sujadi saat menandatangani deklarasi damai di Kantor KPU Bintan beberapa waktu lalu. Foto DOK

BINTAN,SIJORITODAY.com – Sejumlah isu mulai menghangat di Pilkada Bintan, seperti soal perguruan tinggi Bintan Tourism, isu TKA serta isu penetapan kawasan hutan lindung. Bukan hal baru, biasanya isu-isu miring ini muncul seiring dengan majunya calon dari petahana.

Calon Bupati Bintan Apri Sujadi menanggapi isu-isu tersebut dengan santai. Sang petahana tak ingin ‘menyerang’ balik malah mengajak setiap kontestan untuk beradu ide dan gagasan yang bisa mengedukasi masyarakat Bintan.

Namun demikian, Apri merasa perlu menjawab tuduhan-tuduhan itu. Semisal penetapan kawasan hutan lindung, Apri bilang kalau isu itu sempat memanas setahun lalu. Namun mereda setelah aparatur kecamatan, lurah dan desa menjelasan permasalahan tersebut.

Warga pun mulai memahami kondisi yang sebenarnya sehingga memang harus diperjuangkan bersama-sama agar hak warga terhadap lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan itu kembali menjadi ‘kawasan putih’.

“Isu itu kini menghangat. Dalam politik, itu hal yang biasa. Masyarakat yang tidak terprovokasi akan memahami bahwa kepala daerah memiliki keterbatasan kewenangan, termasuk menetapkan dan mengubah status lahan, kewenangan perguruan tinggi, hingga kewenangan pengawasan TKA,” paparnya, Kamis (1/10).

Baginya, mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut lebih produktif dibanding menjadikan permasalahan itu sebagai komuditas politik. Permasalahan hutan lindung, dirinya terus berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dan terbukti pelepasan status hutan terbanyak di Kepri adalah Bintan.

Dari ketetapan pemerintah pusat terkait kawasan putih seluas 1.262,02 Ha, Bintan memperoleh 773,02 Ha sementara daerah lain jauh dibawah yang diperoleh Bintan.

Untuk diketahui, daerah Batam mendapat 97,98 Ha, Anambas 70,86 Ha, Lingga 60,82 Ha, Karimun 232,84 Ha, Tanjungpinang 8,13 Ha dan Natuna 18,37 Ha.

Tak hanya itu, Apri juga ingin mengedukasi kepada masyarakat tentang isu perguruan tinggi dan TKA yang sejatinya bukan kewenangan Pemkab Bintan.

Meski begitu, Apri mengatakan, sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemkab Bintan sudah memberikan manfaat lebih bagi masyarakat melalui program seragam gratis untuk SD dan SMP serta peningkatan sarana infrastruktur yang tidak semua daerah bisa melakukannya.

“Untuk ketenagakerjaan kita sudah melakukan MoU yang akan memprioritaskan anak daerah terlebih dahulu,” ujar Apri. (Btn)

Editor : Akok

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here