TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjend) migas Kementerian ESDM Republik Indonesia.
Konsultasi itu berhubungan dengan rencana Pemko Tanjungpinang untuk menggunakan kartu kendali dalam pendistribusian LPG 3 Kg.
“Semua tahapan yang di pemko Tanjungpinang udah selesai. Namun masih ada satu tahapan yaitu permohonan ke Dirjend migas,” kata Rahma Walikota Tanjungpinang, Senin (2/11).
Konsultasi itu juga menyikapi arahan dari Pertamina MOR 1 area Sumatera Bagian Utara untuk berkonsultasi langsung dengan Dirjend migas.
“Kalau disetujui baru turun ke Medan habis itu baru turun ke kita,” ujarnya.
Meski harus berkonsultasi, Rahma memastikan ketersediaan kuota gas LPG 3 Kg terjamin.
Mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang itu membeberkan bahwa kelangkaan yang terjadi belakangan ini akibat adanya pihak yang menggunakan gas LPG 3 Kg yang bukan peruntukannya.
Ia juga menegaskan bahwa gas LPG 3 Kg hanya boleh digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu.
“Tidak menutup kemungkinan yang mengkonsumsi ini orang dengan label orang miskin,” Tegas Rahma. (Nuel)
