Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade AnggaWakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga meminta agar Pemko Tanjungpinang segera mengusulkan Ranperda Covid-19 untuk dibahas bersama DPRD.

“Sebaiknya Pemko Tanjungpinang yang siapkan. Karena mereka kan sudah punya Perwako. Jadi tinggal disempurnakan,” katanya, Jum’at (4/12) kemarin.

Karena situasi mendesak akibat pandemi Covid-19, ia juga meminta agar pembahasan Ranperda itu cukup dengan alat kelengkapan dewan saja tanpa perlu membentuk Pansus.

“Pemerintah segera menyiapkan Ranperda nya. Jika urgen, tak perlu masuk Prolegda. Jika mau cepat juga tak perlu pakai Pansus. Cukup alat kelengkapan yang ada aja,” ujarnya.

Ade juga menilai, Perwako Nomor 44 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Walikota Tanjungpinang itu sudah tepat dengan mempertimbangkan peningkatan pasien positif Covid-19.

“Sudah betul lah itu Perwako diterbitkan dulu. Situasi sangat mendesak waktu itu. Hampir semua Kepala Daerah melakukan itu. Kalau tunggu Perda butuh waktu. Jangan hanya berfikir dari syarat formil,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menilai Perwako Prokes itu sudah mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

“Jangan hanya berfikir dari syarat formil. Karena mendesak, jadi Perwako langsung mengacu kepada UU karantina kesehatan dan UU Wabah penyakit menular,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (26/11) yang lalu. Pengamat Hukum Tata Negara UMRAH, Pery Rehendra Sucipta mengkritik Pemko Tanjungpinang yang menerbitkan Perwako yang memuat sanksi administratif berupa denda kepada pelanggar protokol kesehatan.

Ia meminta agar Walikota Tanjungpinang segera mencabut Perwako tersebut dan menggesa penyusunan dan pengesahan Perda protokol kesehatan.

Menurut Pery, Perwako Prokes itu melanggar Pasal 15 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 238 Undang-Undang Pemerintah Daerah serta Pasal 5 Permendagri tentang Produk Hukum Daerah.

Ia juga menegaskan bahwa pemuatan pembebanan biaya paksaan, ancaman pidana, sanksi administratif, teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, dan denda administratif seharusnya diatur di dalam Perda.

“Artinya adanya syarat materiil yang tidak terpenuhi ketika materi-materi tersebut diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwako No 44 Tahun 2020 -red), atau sebut saja Cacat Materiil,” katanya, Kamis (26/11). (Nuel)

Editor : Ode

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here