TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – BPK Perwakilan Kepri menemukan adanya potensi kemahalan harga atas pengadaan barang/jasa di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri dan dua rumah sakit dalam mengelolah anggaran penanganan COVID-19 tahun 2020.

Dua OPD tersebut yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri. Dan dua rumah sakit, RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSUD Engku Haji Daud.

BPK mencatat 99 surat pesanan atau uraian pengadaan barang/jasa di dua OPD dan dua rumah sakit tidak melampirkan bukti kewajaran harga.

Dengan rincian, Dinas Kesahatan 23 surat pesanan atau uraian pengadaan, Dinas Kominfo 12 surat pesanan, RSUD RAT 46 surat pesanan dan RSUD Engku Haji Daud 18 surat pesanan.

Seperti Dinas Kominfo Provinsi Kepri, salah satu surat pesanan yaitu belanja pengadaan TV 43 Inch, nama penyedia CV UNISINDO jumlah pembayaran senilai Rp24.150.000,-,. Kemudian pengadaan TV 85 Inch nama penyedia PT Bias Surya Teknologi jumlah pembayaran senilai Rp239.850.000,-.

Dan di RSUD Raja Ahmad Thabib salah satunya belanja bahan medis habis pakai ( Masker biasa dan Masker N95) dengan nama penyedia PT. Pelangi Rapha Semesta dengan jumlah bayar senilai Rp215.249.397,-. Kemudian belanja makan dan minum dengan nama penyedia CV Paras Jaya dengan 6 surat pesanan dengan total pembayaran Rp575.255.000,-.

Sementara di Dinas Kesehatan Provinsi Kepri salah satunya belanja bahan pendukung, belanja habis pakai masker N95 dan APD lengkap dengan nama penyedia CV Pelangi Rapha Semesta jumlah pembayaran senilai Rp.1.232.500.000,-.

Sedangkan RSUD Engku Haji Daud terdapat 18 surat pesanan belanja habis pakai dengan berbagai perusahaan dibayarkan senilai Rp1.462.491.534.

Kewajaran harga yang dimaksud. Ketika pengadaan barang yang diadakan OPD kemudian disediakan perusahaan/rekanan yang ditunjuk, wajib melampirkan bukti kewajaran harga barang. Jika tidak, maka harga barang berpotensi dilakukan “suka-suka hati”.

Kenyataannya, perusahaan/rekanan hanya melampirkan surat pernyataan bahwa harga itu sudah wajar. Bahkan OPD tersebut ada yang belum meminta audit APIP/BPKP atas kewajaran harga untuk kegiatan yang dilakukan sampai LHP BPK terhadap penanganan COVID-19 ini keluar.

“Kondisi tersebut mengakibatkan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan penanganan COVID-19 berpotensi kemahalan atas tidak adanya bukti kewajaran harga yang handal,” tulis LHP BPK tahun 2020 terhadap penanganan COVID-19 di Pemerintah Provinsi Kepri.

Wajib melampirkan bukti kewajaran harga barang, merujuk kepada Surat Edaran Sekda Kepri tanggal 01 April 2020 dan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19 pada huruf E, Poin 3 untuk pengadaan barang yang menyatakan PPK meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.

Sebelumnya diberitakan, BPK juga menemukan masalah pada pengadaan barang medis habis pakai.

Selain itu, BPK juga menemukan penetapan kriteria penerima Sembako masih belum sesuai ketentuan. Proses verifikasi dan validasi data juga dinilai belum memadai.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan DTT, BPK menemukan masalah seperti kemahalan harga atas pengadaan barang media habis pakai, penetapan kriteria penerima sembako belum sesuai ketentuan dan mekanisme pendataan, verifikasi dan validasi data penerima belum memadai,” ujar Kepala BPK Kepri, Masmudi saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid-19 dan kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020 kepada Pemprov Kepri, Pemko Batam, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Karimun. Selasa (22/12/20).

Editor: Redaksi

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here