BATAM, SIJORITODAY.com – Pansus DPRD Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 bersama Pemprov di Graha Kepri, Batam, Kamis (26/7/2021).
Rapat pembahasan itu dipimpin Ketua Pansus Taba Iskandar dengan agenda mendengarkan pemaparan Sekretaris Daerah Lamidi tentang RPJMD 2021-2026.
“Sekarang kita beri kesempatan kepada Pak Sekda untuk memaparkan RPJMD 2021-2026 secara umum, kemudian nanti kita bahas satu per satu sesuai dengan prioritas yang telah dituangkan dalam visi Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taba, Kamis (26/7/2021).
Selain mendengarkan pemaparan dari Sekda, rapat pertama pansus juga membahas sinkronisasi daftar inventarisir masalah (DIM).
“Setelah mendengar pemaparan dari pak Sekda kita lanjutkan dengan inventarisir masalah, kita sesuaikan berdasarkan skala prioritas dan kemudian kita bongkar satu per satu permasalahannya dan kita carikan solusinya,” jelas Taba.
Dalam rapat tersebut, Anggota Pansus Hanafi Ekra menyoroti rancangan RPJMD 2021-2026 yang dipaparkan oleh Sekda.
“Permasalahan isu strategis tentang adanya ambisi dari beberapa negara tetangga yang akan berinvestasi di daerah kita ini,” terang Hanafi.
Ia menilai Pemprov Kepri tidak jeli dalam menyusun rancangan RPJMD, sebab tidak memuat isu-isu strategis seperti investasi, pengelolaan potensi pendapatan daerah dan permasalahan pendidikan seperti kekurangan kelas belajar yang muncul setiap tahun.
“Belum lagi persoalan perang harga minyak dunia, dimana daerah kita ini merupakan penghasil minyak dan gas bumi tetapi kita mendapatkan minyak dengan harga yang mahal,” ujarnya.
Mengenai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Hanafi mengingatkan agar disesuaikan dengan visi nasional sampai tahun 2025 seperti mengenai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
“Kita juga harus melihat irisan visi Gubernur dengan visi nasional apakah sudah sejalan atau belum,” ucapnya.
Politisi PKS itu menambahkan, Pemprov Kepri harus menyampaikan laporan ketercapaian RPJMD lima tahun terakhir kepada Pansus untuk dijadikan acuan dalam pembahasan RPJMD 2021-2026.
Anggota Pansus yang lain, Khazalik meminta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kepri bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dahulu membahas rancangan RPJMD sebelum dibahas bersama Pansus.
“Maksudnya jika memang belum ada sinkronisasi antara Barenlitbang dengan para OPD nanti pasti terjadi dobel pembahasan, dan itu yang menghambat tercapainya percepatan pembahasan RPJMD ini,” pintanya.
Sementara itu, Kamaruddin Ali menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kepri yang diakibatkan pelayanan pendidikan yang belum optimal.
“Bagaimana kita bisa menanggulangi kemiskinan sementara pendidikan belum teratasi sepenuhnya karena pendidikan itu kami anggap sebagai dasar dari penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
Politisi Golkar itu juga menyoroti mengenai potensi maritim Kepri yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Selain maritim juga di sektor pertambangan seperti di Lingga yang memiliki potensi yang sangat bagus yakni tambang bauksit, silika, timah, biji besi dan granit,” katanya.
Berbeda dengan Hanafi Ekra, Anggota Pansus Sirajuddin Nur justru meminta agar visi Gubernur dalam rancangan RPJMD tidak diperdebatkan lagi. Ia beralasan, visi Gubernur merupakan janji politik saat kampanye.
“Namun jalan atau cara untuk memenuhi visi tersebut yang harus kita bahas bersama. Artinya cara tersebut harus diseuaikan dengan apa yang telah dituangkan di dalam RPJMD dan kita sebagai anggota dewan bertugas untuk mengawasinya jika nantinya ada ketidaksesuaian,” pintanya.
Politisi PKB itu mengusulkan agar pembahasan RPJMD dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Ia menganggap arah kebijakan di dalam rancangan RPJMD belum dapat menyelesaikan permasalahan sampai lima tahun kedepan.
“Apa masalah kita saat ini sampai lima tahun kedepan harus dituangkan dan kita cari solusinya bersama dengan menuangkannya di dalam RPJMD ini. RPJMD ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah sampai lima tahun kedepan,” tambah Sirajuddin.
Pansus RPJMD 2021-2026 sendiri di Ketuai oleh Taba Iskandar, Wakil Ketua Lis Darmansyah dan Nyanyang Haris Pratamura. Sedangkang anggota Pansus yakni Taufik, Sahat Sianturi, Teddy Jun Askara, Kamaruddin Ali, Hanafi Ekra, Muhammad Syahid Ridho, Khazalik, Sahmadin Sinaga, Harlianto, Bakti Lubis, Yudi Kurnain dan Sirajuddin Nur. Penanggung jawab Pansus Jumaga Nadeak serta Koordinator Raden Hari Tjahyono. (*)
