TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau mengutuk keras kebijakan Pertamina menaikkan harga LPG non subsidi.
PKS menilai, kenaikan harga ini tak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi yang digaung-gaungkan Pemerintah Pusat.
Di masa pandemi yang sarat dengan kesulitan ekonomi diperparah dengan harga kebutuhan pokok yang serba mahal, Pertamina seharusnya menurunkan harga LPG non subsidi.
“Saya mengutuk keras atas kenaikan Harga LPG ini, ekonomi masyarakat masih terpuruk, seharusnya pemerintah melakukan penurunan harga LPG di saat pandemi, ini malah sebaliknya,” tegas Wahyu Wahyudin Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri, Selasa (11/1/2022) kemarin.
Menurut Wahyu, tidak ada alasan Pertamina untuk menaikkan harga LPG non subsidi. Bila merugi, Pertamina seharusnya melakukan efesiensi biaya, bukan dengan menaikkan harga.
“Kalau merugi harusnya ada kajian khusus bukan serta merta ketika rugi harga harus naikkan harga LPG, cari efisensi cost dulu seharusnya,” terangnya.
Komentar Wahyu Wahyudin ini disokong oleh Hanafi Ekra Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri yang meminta pemerintah menunda kenaikan harga kebutuhan pokok di masa pandemi Covid-19.
“Tentang kenaikan gas ini seharusnya tidak dilakukan ya, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok sebaiknya ditunda dulu lah kenaikannya,” pintanya.
Ia berpendapat sebagian masyarakat masih belum berpenghasilan cukup jika harus menerima kenaikan harga LPG non subsidi.
“Penghasilan para pedagang di masa pandemi ini kan rendah semua belum ada solusi untuk penghasilan baru,” imbuhnya.
Hanafi pun meminta agar pemerintah merevisi ketetapan harga gas LPG non subsidi agar tidak memberatkan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Yang pemberi wewenang harusnya cepat melakukan revisi jangan sampai hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat,” pintanya.
(Helen)
Editor: Nuel
