Nono Sampono (Wakil Ketua I DPD RI, Kiri) dan Ansar Ahmad (Gubernur Kepri, kanan) dalam Rapat Kerja Tim Kerja Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan di Aula Makogabwilhan 1, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (20/1/2022).

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengapresiasi dipilihnya Kepri sebagai lokasi kunjungan kerja oleh Tim Kerja Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Menurut Ansar, UU Kelautan sangat berkolerasi erat dengan kondisi geografis Kepri yang didominasi oleh lautan.

“Karena Kepri merupakan provinsi maritim, sehingga materi pembahasan dalam raker ini sangat penting dan urgent dalam menyempurnakan tugas dan fungsi kita bersama selaku stakeholder,” katanya di Aula Makogabwilhan 1, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/1/2022).

Ansar menuturkan, revisi UU Kelautan akan mengoptimalisasi kedaulatan maritim yang Indonesia miliki. Karena didalamnya akan mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder ke depan agar lebih efektif.

“Selain pengamatan kedaulatan yang menjadi perhatian sungguh-sungguh, juga dapat memberi kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang mengandalkan sektor kelautan,” tuturnya.

Kemudian Ansar berbicara mengenai wawasan kebangsaan yang juga menjadi agenda acara tersebut. Ia mengajak semua untuk tetap waspada agar nilai-nilai wawasan kebangsaan tidak memudar.

“Founding father sangat menyadari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga, dipelihara, dan dihormati dengan tentunya konsensus bangsa. Maka transformasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan bersama-sama,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja yang juga Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn.) Nono Sampono memaparkan potensi-potensi ancaman kedaulatan dari negara-negara adidaya. Bukan hanya masalah keamanan, namun ada kepentingan ekonomi juga.

“Indonesia berada diantara 2 benua dan 2 samudera, secara geopolitik Indonesia pantas diperebutkan secara politik, ekonomi, dan keamanan. Tidak ada cara selain 3 aspek tersebut diperkuat,” paparnya.

Nono juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sudah terkurung dalam posisi gelar militer negara-negara besar. Namun sampai saat ini masih tenang-tenang saja.

“Tidak salah Indonesia didaulat sebagai poros maritim dunia, untuk itu harus kita bangun kekuatan maritim. Kalau tidak Indonesia akan menjadi bulan-bulanan kekuatan besar dunia” ungkapnya.

Raker ini dihadiri oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Waka PPPU DPD RI Angelius Wake Kako, Waka Komite I DPD RI Filep Wamafma, Waka Komite II DPD RI Lukky Semen, para Anggota DPD RI Dapil Kepri, Kabakamla RI diwakili Sestama Bakamla Laksda S. Irawan, Menkopolhukam RI diwakili Mayjen TNI Hilman Hadi.

Turut hadir Forkopimda Kepri diantaranya Pangkogabwilhan I diwakili Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kajati Kepri Hari Setiono, Danlantamal IV Laksma TNI Dwika Tjahtja Setiawan, Ka Zona Kamla Maritim Barat Laksma TNI Hadi Pranoto, Ketua DPRD Kepri diwakili Wakil Ketua III DPRD Tengku Afrizal Dahlan, Danlanud RHF Kol. Pnb. A. Donie P, Kapolda Kepri diwakili Irwasda Rudy Syafirudin, Kabinda diwakili Korwil I Binda Kepri, dan Danrem 033/WP diwakili Kasilog Kol. Endro Pranoto. (*)

Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here