NATUNA,SIJORITODAY.com – Warga Kecamatan Pulau Laut hingga kini belum tersentuh Bahan Bakar Minyak (BBM) ‘Satu Harga’. Sampai saat ini, masih membeli BBM khususnya Pertalite jauh lebih mahal dari harga nasional.
Kondisi ini dinyatakan oleh Anggota DPRD Natuna dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Azi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Di hadiri pihak Pertamina dan jajaran Pemkab Natuna di Kantor DPRD Natuna, kemarin.
Ia menyebutkan, sejumlah kecamatan di Natuna sudah tersentuh oleh program layanan transaksi BBM Satu Harga.
”Perlu saya sampaikan, di Pulau Laut memang sudah ada BBM satu harga, tapi hanya jenis solar. Sementara Pertalite belum ada,” kata Azi.
Menurutnya, penyebab Pertalite belum satu harga karena tidak ada lembaga penyalur di tunjuk pemerintah di wilayah kecamatan paling utara NKRI itu.
”Jadi kalau warga mau mendapatkan Pertalite, mereka harus membeli ke agen minyak, tapi tentu dengan harga bukan nasional atau lebih mahal,” tuturnya.
Menurutnya, warga sudah lama mendambakan ini, perlu di antisipasi pemerintah. Melalui rapat bersama ini, harus ada solusi dan bisa di realisasikan.
Camat Pulau Juga Membenarkan Kondisi BBM yang Mahal
Camat Pulau Laut, Bambang Erawan membenarkan kondisi ini. Ia menuturkan, dulu BBM satu harga meliputi jenis solar dan premium di Pulau Laut.
Kondisinya, karena tidak ada ekspedisi yang berani mengangkut BBM jenis premium maka jenis itu tidak lagi dapat di nikmati oleh warga Pulau Laut.
”Kalau selain solar dan minyak tanah tidak ada yang berani membawa ke Pulau Laut. Jadi sekarang solar satu harga saja yang ada. Persoalannya itu tadi, tidak ada transportasi,” terang Camat Bambang di kantornya, kemarin.
Di akuinya BBM jenis pertalite memang bererdar di Pulau Laut, hanya saja harganya tidak satu harga nasional. Di situ, minyak itu beredar melalui agen-agen, bukan melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah.
”Maka harganya jadi lebih mahal atau tidak satu harga. Di sini harga pertalite berkisar antara Rp10.500 sampai Rp12 ribu per liter. Kalau harga nasionalnya Rp8 ribu per liter,” tegasnya.
Bambang meminta kepada pemerintah dan BPH Migas agar segera mengatasi persoalan ini. Sehinga program pemerintah ini dapat berjalan sepenuhnya di wilayah kecamatan yang dipimpinnya.
”Maka kepada semua pihak terkait kami minta agar segera dapat mengupayakan kapal pengangkut BBM ini ke Pulau Laut, agar kita juga dapat yang satu harga,” pintanya.
Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Pemkab Natuna, Wan Syazali juga mengakui kondisi ini. Namun ia menegaskan persoalan ini termasuk bagian dari konsen pemerintah.
”Ya betul seperti itu. Cuma kami dalam waktu dekat tengah berupaya melakukan penyesuaian ongkos transportasinya. Perencanaan jangka panjang kami juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk penyediaan di Pulau Laut itu,” ujar Syazali. (prb)
Editor: Desi
