BATAM,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dipastikan batal menarik retribusi labuh jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Retribusi labuh jangkar masih menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kendati demikian, pusat mempersilahkan Pemprov Kepri melalui BUMD bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola bisnis di kawasan labuh jangkar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur pun meminta agar Pemprov Kepri mengeksplorasi potensi penerimaan selain labuh jangkar.
Pemprov Kepri bisa mengoptimalkan potensi wisata maritim yang melimpah melalui kerja sama dengan pihak swasta yang kompeten.
“Masih banyak sektor bisa dikembangkan, yang penting Gubernur nya harus cerdas mengidentifikasi dan mengeksplorasi potensi selain labuh jangkar,” katanya, Senin (21/3/2022).
Anggota Fraksi PKB-PPP itu juga mengemukakan mimpinya melihat Kepri sebagai pusat industri perikanan Indonesia yang berbasis ekspor.
Ia optimis, mimpinya yang juga mimpi masyarakat ini akan dapat terwujud jika Pemprov Kepri bekerja keras dan mengoptimalkan potensi maritim.
Pemprov Kepri juga harus menyusun blueprint pengembangan industri perikanan dan diperbarui secara berkala.
Selain itu, Sirajudin juga meminta agar Pemprov Kepri memberdayakan nelayan lokal melalui program modernasi.
Melalui program ini, nelayan akan mampu mencari ikan hingga ke Laut Natuna Utara dan menciptakan kedaulatan maritim.
Sirajudin optimis, dengan kerja keras dan kerja cerdas, laut akan menjadi penyumbang terbesar PAD Kepri di masa yang akan datang.
“Maksimalkan potensi bawah laut, melalui modernisasi nelayan tradisional, jadikan Kepri sebagai pusat industri perikanan wilayah barat Indonesia,” tambahnya.
(Bora)
Editor: Nuel
.){kind=link}