Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau.

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin yang meminta agar kewenangan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal di atas 30 GT menjadi kewenangan Provinsi menimbulkan kekhawatiran bagi nelayan tradisional.

Nelayan tradisional khawatir, peralihan kewenangan akan menyebabkan kapal di atas 30 GT memasuki jalur tangkap I dan II yang selama ini menjadi wilayah tangkap nelayan tradisional.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono telah menerbitkan Permen 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Melalui regulasi itu, kapal besar dengan ukuran di atas 30 GT hanya boleh menangkap ikan di atas 12 mil dari garis pantai.

Dalam penerbitan SIPI, kapal di atas 30 GT merupakan kewenangan pusat dalam hal ini KKP, sementara 0-30 GT menjadi kewenangan Provinsi.

Pembagian kewenangan ini sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 3 yang menyebut kewenangan pengelolaan laut oleh Provinsi paling jauh 12 mil laut.

Wahyu menjelaskan, pernyataan ia yang sebelumnya hanya meminta agar kewenangan penerbitan SIPI ke Pemprov Kepri. Sementara wilayah tangkap tetap sesuai jalur yang ditetapkan KKP.

Ia menuturkan, selama ini nelayan mengeluhkan rumit dan mahalnya mengurus SIPI kapal di atas 30 GT. Tidak sedikit pula yang mengurungkan niatnya untuk meningkatkan kapasitas kapal menjadi di atas 30 GT.

Memang, saat ini pemilik kapal bisa mengurus perizinan secara online, namun pemilik kapal masih harus ke Jakarta untuk verifikasi manual sebelum izin diterbitkan.

“Saya ingin agar kewenangan penerbitan SIPI menjadi kewenangan Provinsi Kepri, selama ini nelayan mengeluhkan ribet dan mahalnya mengurus SIPI kapal di atas 30 GT,” katanya, Senin (16/5/2022).

“Kalau jalur tangkap nya tetap sesuai aturan KKP, saya nggak mau juga kapal-kapal besar itu memasuki zona tangkap nelayan tradisional,” sambungnya.

Anggota Fraksi PKS itu juga mengungkapkan, setakat ini, Provinsi hanya berwenang menerbitkan SIPI bagi kapal di bawah 30 GT.

Setiap tahunnya, Pemprov Kepri memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,2 miliar karena hanya kapal 11-30 GT yang diwajibkan retribusi, sementara di bawah itu dibebaskan.

Jumlah PAD ini masih jauh dari kata layak bagi daerah kepulauan, jika SIPI kapal di atas 30 GT menjadi kewenangan Provinsi, maka jumlah PAD dari sektor ini dipastikan meningkat berkali lipat.

“Orang sini yang punya kapal, ikannya dijual di sini, tapi PAD nya yang dapat pusat, kita dapat sampahnya aja?,” tegasnya.

Mantan Anggota Komisi IV itu meminta Gubernur Ansar melobi pusat agar mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kapal di atas 30 GT ke Provinsi.

Wahyu menambahkan, Komisi II dan seluruh Fraksi melalui perwakilan di DPR RI siap membantu melakukan lobi agar seluruh aturan yang terkait pendelegasian SIPI diubah.

“Libatkan saja kita, pak Gubernur tak perlu sungkan, ini demi kesejahteraan nelayan kita,” tambahnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here