BATAM,SIJORITODAY.com – Tingkat pengangguran kota Batam menjadi dinilai sebanding lurus dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Batam.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Mustofa saat menggelar Hering bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam, Disnaker Kota Batam, Pimpinan dan HRD PT. Pegatron Technologi Batam, pada Rabu (08/06/2022) lalu.
Mustofa mejelaskan bahwasanya upaya Disnaker dengan pengadaan pelatihan yang hingga memakan biaya miliaran rupiah tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut Mustofa menekankan, hal tersebut juga dipengaruhi kuat oleh pernanan penting bidang penetapan tenaga kerja yang mana melakukkan ‘bargaining’ terhadap perusahaan Yang ada di Batam.
“Kita tidak bisa menyalahkan Perusahaan itu mengambil karyawan dari luar Batam, dikarenakan Konvensi ILO (Perjanjian / Peraturan Internasional) yang melindungi mereka, artinya semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak tidak berdasarkan asal domisili dan lain sebagainya,”paparnya.
Namun faktanya, masih terlihat banyak tenaga kerja asing yang bekerja daripada penduduk lokal yang harusnya lebih diutamakan karna penduduk tempatan.
Dirinya mengambil contoh PT Pegatron Technologi Batam saat ini membutuhkan kurang lebih sekitar 2.000 tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat dialokasikan ke penduduk lokal dengan pandangan pemerintah dan perusahaan melakukan negosiasi kuota pekerja lokal.
“Jika hal ini tidak ada kerja sama antara Pemerintah dan Perusahaan, tentunya akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Mudahkanlah Perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja lokal. Artinya, Disnaker yang mengelola, Disnaker juga yang menyeleksi. Lalu, Perusahaan tinggal datang meminta tenaga kerja yang telah di seleksi oleh Disnaker hingga dinyatakan lolos seleksi,”Pungkasnya Muhammad Mustofa. (Bora)