TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi Forkopimda dan kabupaten/kota di Gedung Daerah, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Senin (13/3/2023).
Rakor kali ini merupakan momentum melihat progres capaian rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 di Kota Tanjungpinang.
Rapat ini pun menjadi penekanan bersama, khususnya pada Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan hasil rapat.
“Melalui rapat ini kita perkuat konsolidasi dan bangun kebersamaan. Rakor Kepala Daerah se-Kepri ini kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali dan awal tahun ini kita selenggarakan pertama kali di Lingga,” katanya.
Ansar mengungkapkan, rakor kali ini tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam menggesa pembangunan di tingkat pusat sampai ke daerah.
“Oleh karena itu, rakor ini disejalankan dengan rapat Forkopimda sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Kepri,” jelasnya.
Dalam rapat Forkopimda Kepri, Ansar meminta setiap instansi untuk memastikan pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri 2023, mitigasi bencana, dan distribusi sembako.
Ansar juga meminta kabupaten/kota menggesa sinkronisasi NIK dengan NPWP, memastikan pertumbuhan ekonomi, stunting dan kemiskinan.
Dalam pengarahannya, Ansar meminta kepolisian bekerja sama menjaga kondisi Kamtibmas.
Kemudian Ansar memerintahkan OPD terkait untuk menjaga stok barang serta keamanan lalu lintas masyarakat baik di darat, laut maupun di udara.
“Selain itu, Dishub dan Disperindag harus memastikan aktivitas distribusi barang kebutuhan masyakat bisa cepat, stok barang mencukupi agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan inflasi,” tekannya.
Bupati Bintan 2 periode itu juga meminta kabupaten/kota mendukung sinkronisasi NIK dengan NPWP, menggesa pertumbuhan ekonomi, menurunkan stunting dan dan menuntaskan kemiskinan.
Ansar mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan ini bersama dan akan dievaluasi kembali pada rakor selanjutnya 3 bulan kemudian.
“Dari laporan BPS angka pertumbuhan kita cukup bagus namun kita juga menjaga inflasi tetap rendah agar tidak menggerus daya beli masyakarat. Kemudian untuk QRIS kita juga dorong Kabupaten/Kota untuk menerapkan pembayaran secara non-tunai jika bertransaksi dengan pemerintah,” tambahnya.(*)
Editor: Nuel
