Agusnawarman, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Kepulauan Riau terus mempercepat sertifikasi halal bagi seluruh pelaku UMKM.

Bukan hanya melalui program pelatihan, DiskopUKM juga membentuk tim khusus untuk mempercepat proses sertifikasi itu.

Tim tersebut bernama Pojok Layanan Fasilitas UMKM yang berisikan tenaga fasilitator dan pendamping yang kompeten.

Kepala DiskopUKM Kepri, Agusnawarman mengatakan, percepatan sertifikasi halal merupakan arahan langsung dari Gubernur Ansar Ahmad.

Ssertifikasi halal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk UMKM.

Apalagi, 78,3 persen penduduk Kepri memeluk agama Islam. Ini merupakan pasar yang besar, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang wajib.

Selain itu, saat ini terdapat 150 ribu pelaku UMKM di Kepri, sebagian besar diantaranya bergerak di bidang kuliner.

“Kita telah sediakan tenaga fasilitator dan pendamping yang kompeten. Silahkan hubungi mereka, nanti mereka akan memberikan pelayanan yang maksimal,” katanya.

Agusnawarman menegaskan, Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad fokus menjalankan program pengembangan UMKM.

Ia pun berharap, pojok layanan ini dimanfaatkan pelaku UMKM. Bukan hanya mengurus sertifikasi halal, tapi juga konsultasi lainnya.

Bagi pelaku UMKM yang berminat, dapat menghubungi hotline DiskopUKM Kepri di 0851-7442-1551 atau media sosial Instagram @DKUKMKepri.

“Para pelaku UMKM jangan sia-siakan layanan pemerintah, manfaatkan selagi ada, apalagi ini gratis tidak dipungut biaya sepeser pun,” ucapnya.

Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau.

Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengapresiasi DiskopUKM yang telah membentuk Pojok Layanan Fasilitas UMKM.

Ia meminta agar tiap kabupaten/kota menggalakkan program serupa.

“Pojok Layanan ini bagus karena membantu pelaku UMKM mendaftarkan NIB dan sertifikat halal. Walaupun tampaknya mudah, tapi masih banyak masyarakat yang belum memahami alurnya,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri itu optimis, UMKM di Kepri akan bertumbuh pesat jika pemerintah turut serta membantu perizinan usaha.

Selain itu, program pelatihan dan bantuan modal juga harus terus digalakkan setiap tahunnya.

Bukan hanya menggunakan APBD, bantuan modal juga bisa didapatkan dari program CSR perusahaan-perusahaan besar di Kepri.

“Mari kita bahu-membahu membangun UMKM di Kepri. UMKM harus naik kelas, go digital dan go internasional,” ajaknya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here