TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun masih terkendala pelepasan izin kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Itu disampaikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dalam pertemuan penting bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (12/6/2023) kemarin.
Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan APBD dan APBN untuk pengembangan ini, izin tersebut tetap menjadi persyaratan kritis yang perlu diselesaikan.
Di hadapan Budi Karya Sumadi, Ansar menekankan bahwa pengembangan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kepri.
“Kami berharap agar KLHK dapat memperlancar proses pelepasan izin kawasan hutan. Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan peluang investasi di wilayah kami,” kata Ansar.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq menuturkan, pengembangan bandara akan membuka peluang baru pada sektor pariwisata dan investasi.
“Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dari semua pihak terkait untuk mengatasi kendala ini,” tuturnya.
Meski terkendala izin kawasan hutan dari KLHK, Pemda dan pusat akan terus bekerja sama untuk memastikan kelancaran pengembangan bandara.
Diketahui, dalam pertemuan itu, Budi Karya Sumadi mendukung penuh pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah.
Ia menegaskan prioritas dari pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur transportasi di wilayah Kepri.
Budi Karya Sumadi mengakui pentingnya pengembangan bandara tersebut dalam meningkatkan konektivitas udara dan mendukung sektor pariwisata serta pertumbuhan ekonomi regional.
Penulis: Nuel
