TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memastikan pergantian Presiden pada tahun 2024 tidak akan mempengaruhi pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
Ansar mengatakan, Jembatan Batam-Bintan telah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), Green Book dan Blue Book Bappenas RI.
“Teman-teman di beberapa kementerian telah menyampaikan bahwa siapapun presidennya, jembatan Batam-Bintan ini kalau DED nya udah terpenuhi maka akan dibangun,” katanya, Jum’at (4/8/2023).
Bupati Bintan dua periode itu menuturkan, pembangunan Jembatan Batam-Bintan diperkirakan akan dilelang pada akhir tahun 2024.
Saat ini, pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu tengah memasuki pemantapan DED.
Selain itu, pihaknya juga masih menunggu penyerahan lahan Tanjung Sauh dari BP Batam ke Kementerian PUPR.
“Kira-kira 2024 akhir baru bisa dilakukan pelelangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ansar telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Tim Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Hotel Best Western Premier Panbil Batam, Rabu (2/8/2023).
Dalam pertemuan itu, Tim AIIB, Kementerian PUPR akan turun meninjau lokasi untuk site pembangunan tapak jembatan, baik di sisi Kota Batam dari mulai Kabil, Tanjung Sauh, Pulau Buau, Tanjung Permai Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
“Kita dorong terus agar Jembatan Batam-Bintan ini segera dibangun. Alhamdulillah hari ini tim AIIB datang. Artinya mimpi masyarakat akan jembatan Batam-Bintan segera terwujud,” ujarnya.
Ansar menerangkan, Pemprov Kepri akan menangani perencanaan mulai dari teknis Detailed Engineering Design (DED), dokumen lingkungan dan dokumen andalin, izin vertikal clearance, pengadaan lahan, penyempurnaan DED hingga izin pinjam pakai kawasan hutan, utamanya yang ada di Tanjung Sauh.
“Apalagi kawasan industri Tanjung Sauh saat ini dikelola dan dikembangkan oleh Panbil Group. Beruntung, pihak Panbil Group telah memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jembatan,” terangnya.
Secara keseluruhan, pembangunan Jembatan Batam-Bintan membutuhkan lahan seluas 74,43 hektar.
Adapun yang telah selesai rekapitulasi pengadaan lahannya ada di sisi Pulau Bintan, Pulau Buau dan Tanjung Sauh, yang ditandai dengan telah terbitnya 52 sertifikat.
Sebelumya pada 9 Januari 2023, Ansar telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR RI dan AIIB.
Perjanjian itu memuat skema pembiayaan pembangunan, khususnya ruas Batam-Tanjung Sauh yang mengusulkan tiga komponen proyek. Dimana perkiraan alokasi biaya yang diperlukan sendiri mencapai US$300 juta, yang akan didanai melalui pinjaman dari AIIB.
Komponen pertama, adalah pekerjaan Konstruksi dengan estimasi biaya sebesar US$236,88 juta atau sekitar Rp3,695 triliun mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat.
Kedua, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebesar US$11,84 juta atau sekitar Rp184 miliar, untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi.
Poin ketiga atau terakhir, diperuntukan bagi komponen project management consultancy service dengan nilai sebesar US$1,38 juta atau sekitar Rp21,52 miliar yang akan dipergunakan untuk membiayai konsultan manajemen proyek.
Penulis: Nuel
