TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Adi Prihantara meminta OPD penghasil memaksimalkan penerimaan retribusi daerah.
Itu ia sampaikan usai memimpin upacara peringatan HUT ke-78 RI di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (17/8/2023).
“Pada prinsipnya retribusi tetap dikejar dengan upaya yang maksimal. Tingkatkan target yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Kepri, Dicky Wijaya menyampaikan bahwa realisasi baru mencapai Rp4 miliar per Juli 2023. Realisasi itu baru 26,69 persen dari target Rp12 miliar.
“Realisasi retribusi memang masih rendah. Secara persentase, sekitar 26,69 persen dari target tahun 2023,” katanya, Kamis (27/7/2023).
Ia menuturkan, retribusi masih diharapkan menjadi jagoan PAD Kepri selain pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Kami terus melakukan upaya koordinasi dengan OPD penghasil agar lebih aktif dalam melakukan optimalisasi PAD,” tuturnya.
Dicky menjelaskan ada dua jenis retribusi yang menjadi penyumbang PAD Kepri, yaitu retribusi jenis usaha dengan target sebesar Rp6,8 miliar, dan retribusi perizinan tertentu dengan target sebesar Rp9,8 miliar.
Ia memerinci retribusi jenis usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah laboratorium – keswan dari target Rp385 juta, hingga Juli 2023 sudah terealisasi Rp119 juta atau 30,92 persen.
Kemudian, retribusi pemakaian kekayaan daerah – asrama haji (OPD BPKAD) dari target Rp1,5 miliar, terealisasi Rp516 juta atau 34,48 persen.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah – balai benih ikan (OPD DKP) dari target Rp200 juta, terealisasi Rp48 juta atau 24,30 persen.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah – laboratorium DKP dan BBI terealisasi Rp2,5 juta. Retribusi jasa kepelabuhan (DKP Antang) dari target Rp750 juta, terealisasi Rp375 juta atau 50 persen.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah – laboratorium (OPD PU) dari target Rp550 juta, terealisasi Rp149 juta atau 27,14 persen.
Kemudian ada retribusi jasa kepelabuhan (OPD Dishub) dari target Rp3 miliar, terealisasi Rp628 atau 20,94 persen. Retribusi pemanfaatan ruang laut (OPD DKP) terealisasi Rp34 juta.
Lalu, retribusi pemakaian ruang dan ATM (OPD Bapenda) dari target Rp200 juta, belum terealisasi sama sekali atau 0 persen.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa menara telekom (OPD Diskominfo) dari target Rp225 juta, juga belum terealisasi sama sekali atau 0 persen.
Kemudian, dari sektor retribusi perizinan tertentu, meliputi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (RPTKA/OPD Disnaker) dari target Rp8 miliar, hingga bulan Juli 2023 sudah teralisasi Rp1 miliar atau 14,61 persen.
Retribusi izin usaha perikanan (OPD DKP) PTSP Perikanan dari target Rp1,05 miliar, terealisasi Rp1,13 miliar atau melebih target mencapai 107,91 persen.
Terakhir, retribusi izin bidang perhubungan dari target Rp796 juta, terealisasi Rp271 juta atau 34,00 persen.
Dicky menambahkan bahwa penghasil retribusi terbesar masih disumbang Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), melalui pengawasan orang asing yang sebesar Rp8 miliar per tahun.
“Kita optimistis target retribusi Kepri sebesar Rp16 miliar tahun ini dapat tercapai,” tambahnya.
Penulis: Nuel
