TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan menaikkan plafon pinjaman UMKM bunga nol persen naik menjadi Rp40 juta pada tahun mendatang.
Angka ini naik 100 persen dibandingkan plafon pinjaman sejak kebijakan ini digulirkan di tahun 2021 lalu, yakni Rp20 juta.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, kenaikan plafon pinjaman merupakan aspirasi dan masukan dari para pelaku UMKM di Kepri.
“Insya Allah plafond pinjaman maksimal kita naikkan menjadi Rp40 juta di tahun depan. Ini merupakan hasil evaluasi berdasarkan masukan dari pelaku UMKM,” katanya, Selasa (10/10/2023).
“Mereka membutuhkan bantuan modal yang lebih besar sebab di angka sebelumnya terasa kurang maksimal. Sementara tawaran dari bank lain plafond pinjamannya bisa lebih tinggi meski dengan bunga,” lanjutnya.
Ansar menuturkan, pinjaman bunga nol persen sangat antusias dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.
Berdasarkan laporan Bank Riau Kepri Syariah, per 30 September 2023, sebanyak 1.100 pelaku UMKM dengan rincian 142 UMKM pada tahun 2021, 613 UMKM pada tahun 2022, dan 345 UMKM pada tahun 2023 telah memanfaatkan program ini.
Sementara itu jumlah kredit yang terserap mencapai Rp20,72 miliar dengan total margin subsidi yang telah ditanggung Pemprov Kepri mencapai Rp1,94 miliar.
Berdasarkan kabupaten/kota, 1.100 UMKM berasal dari Kabupaten Natuna sebanyak 349 UMKM dengan plafon pinjaman Rp6,64 miliar, Kota Tanjungpinang 259 UMKM dengan plafond Rp4,94 miliar, Kabupaten Karimun 169 UMKM dengan plafon Rp3,18 miliar.
Kemudian disusul Kota Batam 124 UMKM dengan plafon Rp2,26 miliar, Kabupaten Lingga 92 UMKM dengan plafon Rp1,66 miliar, Bintan 64 UMKM dengan plafon Rp1,25 miliar dan Anambas 43 UMKM dengan plafon Rp808 juta.
Namun dibandingkan jumlah UMKM Kepri keseluruhan yaitu kurang lebih 164 ribu, UMKM yang telah memanfaatkan program ini hanya 0,7 persen.
Ansar pun meminta Pemerintah Kabupaten/Kota gencar mempromosikan program kredit bunga nol persen kepada pelaki UMKM.
“Bagi masyarakat yang ingin info lebih lanjut jangan sungkan bertanya ke Cabang BRKS terdekat atau Dinas Koperasi UMKM, baik kabupaten/kota, maupun provinsi, agar pemanfaatan program ini maksimal,” imbuhnya.
Penulis: Nuel
