Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dalam rakor konflik perkebunan di Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/1/2024). F:Sijoritoday.com/Superleni

PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Pemprov Riau akan memperluas cakupan tugas Satgas Terpadu dalam menyelidiki permasalahan atau konflik lahan.

Satgas yang semula beranggotakan pegawai Pemprov Riau akan melibatkan aparat Kepolisian, TNI, Kejaksaan, hingga lembaga adat.

Langkah itu pun mendapat apresiasi dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Prayudi Syamsuri.

Menurutnya, tim ini telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik lahan di Bumi Lancang Kuning.

“Kami apresiasi Pemprov Riau telah membentuk Tim Satgas Terpadu. Kami bahkan di pusat baru beberapa hari lalu melakukan rapat tentang penyelesaian konflik lahan, dan Riau hari ini telah memiliki tim. Kami apresiasi itu,” katanya, Rabu (24/1/2024).

Ia memandang perlu adanya tim yang mengatur permasalahan lahan perkebunan demi mengantisipasi konflik lahan perkebunan kelapa sawit perusahaan dengan masyarakat tempatan. Apalagi, Riau memiliki luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 3.387.206 hekter.

Sementara itu, Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menerangkan, tugas Tim Satgas Terpadu kedepannya akan semakin banyak, mengingat semakin terbukanya konflik lahan.

“Memang banyak persoalan yang harus diselesaikan kedepannya. Dalam waktu segera, tim ini akan diperluas,” terangnya.

Di pusat, sebut Edy, Kementerian Pertanian juga telah membentuk tim terpadu. Itu artinya, apa yang dilakukan Pemprov Riau sangat relevan dengan yang diluncurkan Pemerintah Pusat.

“Artinya, yang kita lakukan di daerah hari ini sudah sejalan dengan apa yang dilakukan di Pemerintah Pusat, bahkan kita menjadi provinsi pertama yang melakukan langkah-langkah sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Penulis: Superleni
Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here