BATAM,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta kontraktor Pusat Data Nasional (PDN) milik Kominfo di kawasan Nongsa Digital Park (NDP), Kota Batam memberikan sagu hati kepada masyarakat yang terdampak proyek.
Wahyu mengatakan, ia mendengar keluhan masyarakat soal sulitnya mencari udang dan ikan serta menurunnya aktivitas pariwisata imbas kegiatan proyek.
“Masyarakat mengadu langsung ke saya, pendapatannya mereka turun drastis imbas proyek itu. Saya dorong agar kontraktor memberikan sagu hati agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,” katanya, Senin (15/7/2024) siang.
Politisi PKS itu juga ragu jika proyek milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL.
“Jangan-jangan proyek itu tidak punya AMDAL, buktinya masyarakat mengalami langsung dampaknya,” ujarnya.
Wahyu pun berharap, kontraktor PDN untuk segera mengatasi pencemaran laut imbas pengerjaan proyek.
Selain itu, ia berharap agar setiap masyarakat terdampak mendapat sagu hati selama pengerjaan proyek berjalan.
“Kontraktor harus berikan sagu hati selama dampaknya masih dirasakan masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada 13 Juli 2024, perwakilan proyek PDN menemui masyarakat Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
Manajemen PDN yang diwakili Sastra mengakui permasalahan aliran lumpur proyek cut and fill seluas 200 meter dari total lima hektare lahan Kominfo masuk ke laut. Ia tidak menampik telah tiga kali masyarakat mengadu kepada mereka.
Kendati begitu, ia tetap menekankan bahwa proyek tersebut sebenarnya bertujuan baik dengan ‘multiplier effect’ jangka panjang untuk perkembangan daerah Batam, khususnya Nongsa demi meningkatkan taraf ekonomi bersama.
Menurutnya, jika masalah ini berlarut-larut tentu yang dirugikan adalah semua pihak, khususnya warga Nongsa dan pemerintah hingga ke pusat. Sebab, proyek ini melibatkan investor luar. Apalagi melalui proyek ini ditargetkan dapat menghasilkan Rp40 triliun untuk negara.
“Izin bapak-bapak sekalian kami untuk menjelaskan apa yang telah, sedang dan akan kami laksanakan untuk mencarikan solusi. Yang saya pahami adalah permintaan masyarakat sederhana, yaitu bagaimana cara supaya air yang mengalir ke laut tidak keruh,” jelas Sastra.
Kemudian, perwakilan lainnya menjelaskan terkait jalur aliran air yang berasal dari proyek hingga mencemari laut. Ia membaginya menjadi tiga bagian pekerjaaan saluran air di tiga kolam yang berbeda.
“Apabila hujan air berkumpul di kolam satu, kemudian mengali ke kolam kedua melalui gorong-gorong yang dipasang oleh BP Batam jauh sebelum proyek ini dimulai. Lalu secara alami mengalir ke kolam ketiga terus mengalir ke laut,” terangnya dilansir dari Ulasan.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan sejumlah penanganan yaitu, di kolam pertama melakukan pembersihan tanah, penjebolan gorong-gorong, pembuatan tanggul di danau lahan Kominfo, pembuatan instalasi dan bak kontrol.
Sementara itu, aktivitas di kolam kedua yaitu, pembersihan tanah, pembuatan kolam, pembersihan saluran alam, dan pembuatan bendungan menggunakan pancang. Sedangkan pada kolam ketiga dilakukan pembersihan tanah, pembuatan tanggul pasir dan potongan pancang.
“Itulah solusi sementara yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Mau tidak mau kami sebagai pengelola kawasan akan berhadapan dengan hal ini sampai tiga tahun ke depan,” ucapnya.
“Kami memahami apa yang dialami warga Teluk Mata Ikan, upaya-upaya inilah yang akan terus kami perbaiki kedepannya supaya lumpur tidak sampai ke laut,” sambungnya.
Sastra mengakui pemecahan masalah ini bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam satu dua hari. Namun, ia memastikan pihaknya akan semaksimal mungkin bertanggung jawab.
“Kami akan bersurat ke Kominfo dan segera akan mengundang dinas lingkungan hidup untuk membahas ini agar masalah ini menjadi ‘emergency’ bagi pemerintah
Sementara dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan masyarakat Sambau merasa keberatan dengan solusi yang ditawarkan pengelola proyek PDN.
Perwakilan pelaku pariwisata dan nelayan Teluk Mata Ikan, Jaiz mengatakan, aliran lumpur tersebut telah merugikan masyarakat.
“Bapak boleh lihat kondisinya sekarang, mau pasang atau surut lumpur semua,” tegasnya.
Ia tidak menampik masyarakat sebenarnya senang dengan adanya proyek tersebut. Namun, ia mempertanyakan bagaimana tanggung jawab pihak pengelola NDP terhadap lumpur yang telah terlanjur mencemari pantai.
“Itu juga perlu dibahas, nelayan saja sekarang kalau sedang menjaring yang awalnya putih, jaringnya menjadi kuning,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi yang ditawarkan perusahaan kurang solutif. Sebab, aliran lumpur akan semakin deras ketika hujan. Seharusnya pihak pengelola memikirkan bagaimana agar lumpur benar-benar berhenti mengalir ke laut.
“Iya kalau hujan terjadi sekali sebulan, masalah hujan terjadi hampir tiap hari, lumpurnya pasti mengarah ke tempat kami. Kalau seperti ini solusinya tak tahulah,” ujarnya.
Ketua RW di Teluk Mata Ikan, Saparudin, meminta agar masalah ini diselesaikan dengan lebih cepat.
Ia mencontohkan, walau sudah mengikhlaskan, lahan miliknya saja kini sudah seperti ‘sawah dibajak’ karena banyaknya endapan lumpur dan belum lagi lokasi yang lain yang terdampak.
“Kalau menunggu setahun dua tahun habis kampung kami pak. Jika tanggul yang dibuat hanya segini, beberapa karung saja, hujan satu hari, ini lewat pak,” tegasnya.
Ia lalu menekankan jika hal ini tidak segera diselesaikan, ia tidak bisa lagi membendung masyarakat yang terdampak.
“Sekali dua kali bisa diredam, tapi kalau sudah berkali-kali takutnya keos,” tekannya.
Sementara itu, Ketua Pokdarwis Teluk Mata Ikan, Andi Mazlan meminta kepada pihak pengelola proyek juga memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat, apalagi nelayan yang sangat merugi akibat pencemaran itu.
“Perusahaan juga harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat akibat masalah ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Sambau, Radja Zulkarnain mengatakan, berdasarkan permintaan masyarakat meminta agar pengelola maupun Kominfo melakukan pemasangan batu miring di lokasi aliran lumpur.
Ia menilai lumpur yang berkubik-kubik tidak akan tertampung oleh tanggul yang dibuat pihak NDP.
“Satu setengah tahun kalau bisa pekerjaan itu dulu yang diselesaikan agar jangan sampai tanah itu turun,” ujarnya.
Setelah mendengar semua masukan dari perwakilan masyarakat Teluk Mata Ikan, pihak NDP pun berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Kominfo dan pihak terkait lainnya. (*)
Editor: Nuel
