TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengusulkan agar Sistem Pengelolaan Air Minum atau SPAM di Pulau Bintan Dikelola oleh investor atau swasta.
Menurutnya, dengan ditawarkan ke swasta, pembangunan SPAM di Pulau Bintan akan cepat terlaksana.
“Pemprov perlu jajaki dengan investor. Tawarkan ke swasta biar cepat, kalau nunggu pemerintah pusat akan lebih lama,” katanya, Kamis (12/12/2024) siang.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu menjelaskan, saat ini jumlah pelanggan SPAM di Tanjungpinang mencapai 20 ribu pelanggan, namun belum teraliri air dengan maksimal.
“Pelanggan di Tanjungpinang 20 ribu orang, belum Bintan. Biar cepat terlayani,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, pengelolaan SPAM oleh swasta lebih terjamin, sehingga warga bisa terlayani dengan optimal.
Selain itu, air bersih merupakan kebutuhan dasar warga dan penunjang investasi di Kepri khususnya Pulau Bintan.
“Air kebutuhan dasar manusia, dan penunjang investasi. Ada investor yang ingin investasi tapi mengurungkan niatnya karena tidak ada air,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meminta Kementrian PUPR melanjutkan pembangunan Waduk Kawal.
Lanjutan pembangunan Waduk Kawal ini terkait SPAM regional antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
Balai Wilayah Sungai Sumatera I tahun 2024 telah memasang transmisi sepanjang 1 km. Anggaran untuk itu sebesar Rp21 miliar.
Ansar meminta Kementrian PUPR melalui Dirjen Sumberdaya Air melanjutkan pembanguan transmisi sepanjang 21,6 km, sedangkan Dirjen Cipta Karya mengalokasikan anggaran untuk pemasangan instalasi pipa.
Menindaklanjuti hal tersebut, kata Ansar, nantinya akan dilaksanakan kesepakatan lima pihak, yakni Dirjen Cipta Karya, Dirjen Sumberdaya Air, Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan.
“Nanti akan disipakan berita acara nota kesepahaman (MoU) terkait apa yang akan dilaksanakan masing-masing pihak,” jelasnya, Rabu (11/12/2024).
Dalam Hal ini Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan menyiapkan offtaker (pembeli air) dan sambungan rumah (SR)warga yang menjadi pelayanan kab/kota.
Sedangkan Pemprov Kepri melanjutkan jaringan distribusi utama (JDU) di wilayah Kota Tanjungpinang secara bertahap.
“Pada tahun anggaran 2023 lalu Pemprov telah menganggarkan Rp14 miliar,” terangnya.
Penulis: Agus
Editor: Nuel
