TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin rapat koordinasi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala OPD, perwakilan kabupaten/kota, serta Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Enny Nurbaiti di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (10/1/2024).
Ansar menyampaikan bahwa program MBG menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepri.
“Program ini bukan sekadar memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan kompetitif di Kepulauan Riau,” katanya.
Ansar menuturkan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami akan memastikan bahwa semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, satuan pelayanan, hingga masyarakat, mampu menjalankan perannya dengan baik. Dengan begitu, tujuan dari program ini dapat tercapai,” tuturnya.
Ansar juga menegaskan bahwa program MBG di Kepri menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah provinsi.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan ini, generasi masa depan Kepri dapat tumbuh menjadi generasi unggul,” tegasnya.
Mantan Bupati Bintan dua periode itu berharap agar semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal.
“Saya mengajak seluruh Kepala OPD, dinas terkait, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk bekerja bersama, menghilangkan hambatan dan mempercepat pelaksanaan program ini. Sinergi kita sangat menentukan kesuksesan program MBG,” harapnya.
Ansar menambahkan bahwa ia akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai rencana.
“Saya berharap, hingga 2025, 19 persen dari target dapat tercapai, dan pada tahun 2029, seluruh sasaran program telah terlayani dengan baik,” harapnya.
Di akhir rapat, Ansar memberikan arahan untuk memastikan setiap tahap program berjalan dengan efektif.
“Saya ingin memastikan bahwa MBG tidak hanya bermanfaat secara jangka pendek, tetapi juga menjadi program yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau. Mari kita wujudkan Kepri yang lebih sehat dan sejahtera,” ucapnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi menjelaskan, MBG merupakan salah satu implementasi Astacita Presiden Prabowo, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, teknologi, pendidikan dan program makanan bergizi gratis.
Menurut Rika, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban penduduk miskin dan pemanfaatan bahan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
“Selain itu, di sektor pendidikan, program ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi dan kehadiran siswa, serta mengurangi angka putus sekolah,” ungkapnya.
Rika menambahkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program MBG sangat strategis.
Pemerintah daerah bertanggung jawab mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPTG), mempercepat perizinan pendirian kantor perwakilan dan satuan pelayanan, memutakhirkan data kelompok sasaran, serta menyusun kebijakan penyelenggaraan program di tingkat lokal.
“Pemerintah daerah juga berperan dalam pemberdayaan petani, peternak dan nelayan lokal untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi. Selain itu, kami juga bertugas melakukan pengukuran antropometri, sertifikasi higienis dan inspeksi kesehatan lingkungan di satuan pelayanan,” ujar Rika.
Rika mengatakan, bahwa program MBG ini menyasar dua kelompok utama, yakni peserta didik dan non-peserta didik. Peserta didik meliputi siswa PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, pesantren dan pendidikan khusus. Sementara kelompok non-peserta didik terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Rika juga menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Badan Gizi Nasional menargetkan pembentukan 5000 Satuan Pelayanan di seluruh Indonesia, di mana 253 di antaranya berada di Kepri.
Kabupaten Bintan direncanakan memiliki 22 Satuan Pelayanan, Karimun 32, Anambas 19, Lingga 33, Natuna 19, Tanjungpinang 19 dan Batam 109 Satuan Pelayanan.
“Jumlah satuan pelayanan ini kami usulkan berdasarkan kondisi geografis Kepulauan Riau yang unik, termasuk banyaknya wilayah terpencil. Model pelayanan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) juga akan disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” tambahnya.
Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan target capaian 19 persen pada tahun 2025, 40 persen pada tahun 2026, 60 persen pada tahun 2027, 80 persen pada tahun 2028 dan selesai 100 persen pada tahun 2029.
Di Kepri, pada tahun 2025, program ini ditargetkan menyasar sekitar 98.068 dari 516.149 orang peserta didik, termasuk siswa PAUD, TK, dan SD sebagai prioritas utama.
“Semoga pada tahun 2029, program makan bergizi gratis di Kepulauan Riau, dengan 516.149 orang peserta didik selesai sesuai target yang telah ditetapkan,” harapnya.
Rika menutup paparannya dengan menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam keberhasilan program ini.
“Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, sekaligus mendukung perekonomian lokal,” pungkasnya.
Penulis: Nuel
