BATAM,SIJORITODAY.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada perwakilan dari 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon, Selasa (18/3/2025).
AHY mengatakan, penyerahan SHM kepada warga Rempang, adalah bentuk keseriusan pemerintah, guna memberikan kepastian hukum yang jelas, atas hunian tanah dan rumah yang telah diberikan dan disediakan kepada mereka.
“Ini tentu juga wujud dan bentuk dukungan nyata dari warga Rempang atas keberlanjutan pembangunan kawasan Rempang Eco City,” katanya.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah pasti akan selalu memprioritaskan kepentingan warga setempat terlebih dahulu.
Menurutnya, secara keseluruhan, saat ini diinformasikan telah terbit kurang lebih 161 SHM untuk warga Rempang yang telah dikeluaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam.
“Dan tentunya, jumlah tersebut akan terus bertambah, seiring siapnya seluruh proses untuk penerbitan persil SHM tersebut” jelasnya.
Sementara itu Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaimana Suryanegara menerangkan, terkait ditetapkannya Kota Batam melalui Rencana Kawasan Transmigrasi Batam Rempang Galang (Barelang), saat ini akan ditetapkan Kota Batam, menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET).
Dimana dalam KEET Barelang nantinya, kawasan tersebut, akan disulap menjadi kawasan transmigrasi modern dan terintegrasi, yang nantinya, dari lokasi transmigrasi tersebut, akan tumbuh menjadi satu pusat kawasan ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan dari dibukanya wilayah transmigrasi tersebut.
“Apalagi Kementerian Transmigrasi, telah dan akan menerapkan 5 program unggulan kita. Pertama transmigrasi tuntas, kedua transmigrasi lokal, ketiga trasnmigrasi patriot, keempat transmigrasi karya nasional, dan yang kelima transmigrasi gotong royong,” terangnya.
Adapun Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menjelaskan Kepri memiliki keunggulan geografis sehingga mendapatkeistimewaan dari pemerintah pusat.
“Mulai dari status Free Trade Zone atas wilayah Batam Bintan Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk 7 PSN yang ada di Provinsi Kepri yang beberapa waktu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Adapun 7 PSN di Kepri tersebut, diantaranya, pengembangan KEK Galang Batang, PSN Kawasan Pulau Ladi, Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park, PSN Kawasan Industri Topaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran, Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumput Laut serta Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit dan Tembaga.
Sedang Wali Kota kota/Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama terkait pembukaan kawasan ekonomi baru yakni Rempang Eco City yang saat ini terus dalam proses pengembangan dan pembangunan.
Kota Batam dengan posisi strategisnya, juga telah ditetapkan pula sebagai kawasan dan perdagangan bebas atau FTZ, karena memang berada dijalur pelayaran terpadat dunia, yakni Selat Malaka, yang memang dilalui seperempat lalu lintas perdagangan dunia.
“Karenanya, perlu satu strategi yang tepat, agar Kota Batam bisa tumbuh menjadi pusat industri perdagangan pariwisata dan alih kapal, sesuai tujuan dikembangkannya kota ini, dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.
Penulis: Nuel
